JAKARTA – Rencana pemerintah untuk memastikan PT Pertamina (Persero) bisa memberlakukan penetapan harga BBM nonsubsidi secara fluktuatif dinilai wajar dan sesuai dengan regulasi, sehingga tidak ada halangan untuk tidak diberlakukan. Penjualan BBM nonsubsidi atau non- Public Service Obligation (PSO) adalah domain badan usaha, baik operator swasta ataupun Pertamina, untuk meninjau harga.

“Saya kira ini relevan dengan spirit UU tentang BUMN ya, apalagi jika harga BBM non-PSO tersebut masih di bawah biaya pokok,” ujar Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) di Jakarta, Selasa (28/2).

Tulus mengatakan mengatakan pemerintah telah menetapkan BBM penugasan atau BBM PSO, seperti Pertalite dan Solar. Jenis BBM PSO inilah yang harganya diintervensi oleh pemerintah selaku regulator. “Tujuannya untuk menjaga daya beli masyarakat konsumen. Untuk menopang kebijakan ini pemerintah rela menggelontorkan subsidi BBM,” katanya.

Dia menegaskan, dalam penetapan harga secara fluktuatif itu Pertamina mampu menjamin pasokan dan kualitasnya untuk kepentingan dan hak hak konsumen. “Lagipula pengguna BBM non-PSO kan tipe konsumen yang daya belinya lebih baik dari pada pengguna BBM PSO,” jelas dia.

Menurut Tulus, harga BBM non-PSO yang fluktuatif sepertinya sudah menjadi hal yang biasa bagi konsumen, relevan dengan harga minyak mentah dunia. Apalagi BBM non-PSO BBM yang berkualitas, dengan RON yang lebih tinggi. BBM dengan RON yang tinggi sebenarnya lebih menguntungkan konsumen karena kandungan kalorinya lebih tinggi. “Dan tentu lebih ramah lingkungan, karena menghasilkan emisi yang lebih rendah dari pada BBM bersubsidi,” ungkap Tulus.

Piter Abdullah, ekonom Center of Reform on Economics (Core), meyakini masyarakat pada dasarnya sudah mengetahui informasi mengenai perbedaan jenis BBM dan harganya. Dinamika yang terjadi di tengah masyarakat seharusnya bakal ditangani dengan sigap.

“BBM nonsubsidi sama dengan barang lain yang naik turun,. Nggak ada masalah. Yang penting jangan ada yang ngomporin saja. Menjadikannya isu politik untuk menyerang pemerintah. Selama BBM subsidi tidak dinaikkan nggak masalah,” tegas Piter. (RA)