JAKARTA – Wakil Presiden Jusuf Kalla menginstruksikan kepada PT PLN (Persero) untuk membeli listrik dari energi baru terbarukan, berapapun harganya. Menurut Wapres, PLN jangan melihat PT Pertamina (Persero) sebagai vendor, tetapi sebagai mitra bisnis.

Hal ini diungkapkan Wapres dalam pertemuan dengan Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, Menteri BUMN Rini Suwandi, Dirjen EBTKE Kementerian ESDM Rida Mulyana, Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto  dan Direktur Utama PLN  Sofyan Basir, Kamis. Pertemuan dilakukan seiring kisruh harga listrik panas bumi PLTP Kamojang dan PLTP Lahendong antara anak usaha Pertamina, PT Pertamina Geothermal dan PLN.

Menurut Wapres, persoalan listrik bukan urusan PLN semata, tetapi menjadi perhatian semua pihak karena terkait dengan kegiatan utama masyarakat. Karena itu, persoalan kelistrikan akan selalu menjadi barometer. Karena itu, jangan sampai persoalan terkait harga listrik panas bumi tersebut menghambat animo investor ingin masuk ke sektor panas bumi di Indonesia.

“Jangan menghambat investor untuk masuk (ke sektor energi terbarukan, khususnya panas bumi),” ungkap Rida mengutip pernyataan Wakil Presiden.

Menurut Rida, Wakil Presiden sangat memahami karakteristik energi baru terbarukan. Energi terbarukan, tidak bisa dijadikan komoditas. Tetapi menjadi kendaraan yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Tadi Pak Wapres sudah memberikan pengarahan, beliau (Wapres) berjanji, besok sudah ada solusi mengatasi masalah ini,” ungkap dia

Pada kesempatan tersebut, lanjut Rida, Wapres  juga mengatakan PLN selama ini terlalu berpijak pada kepentingan korporasi. Harusnya, PLN cukup menaati aturan yang sudah ditetapkan di Peraturan Menteri. Resikonya akan ditanggung oleh pemerintah sebagai pemegang saham utama.

“Wapres juga berjanji, kalau ketemu lagi, akan buka-bukaan soal perhitungan harga,” pungkas  Rida.(RA)