JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) jadi salah satu kementerian yang disorot lantaran punya tugas khusus yang selalu digaungkan Presiden Prabowo Subianto untuk menuju swasembada energi.

Yuliot Tanjung, Wakil Menteri ESDM, menegaskan bahwa salah satu cara untuk bisa mengejar target tersebut adalah dengan akselerasi berbagai program yang telah disusun. Akselerasi bisa terwujud jika Kementerian ESDM bisa fokus menjalankan programnnya.

Dia menegaskan pentingnya kendali penuh oleh Kementerian ESDM dalam pelaksanaan program tersebut, tanpa bergantung pada kementerian atau lembaga lain. “Kita ingin memastikan kinerja tetap berada dalam kendali Kementerian ESDM, meski koordinasi dengan kementerian lain tetap diperlukan agar target dapat tercapai,” ujar Yuliot di Kementerian ESDM, Rabu (23/10).

Untuk mencapai swasembada energi, Kementerian ESDM akan fokus pada peningkatan lifting minyak yang saat ini berada di angka sekitar 600.000 barel per hari. Yuliot menekankan perlunya peningkatan produksi minyak sesuai dengan target nasional guna mendukung ketahanan energi.

Selain itu, konversi kendaraan BBM ke listrik juga menjadi prioritas. “Semakin banyak penggunaan kendaraan listrik, konsumsi BBM akan berkurang. Ini salah satu strategi penting kita,” jelas Yuliot.

Upaya lain yang dilakukan untuk menekan konsumsi BBM adalah pengoptimalan program Bahan Bakar Nabati (BBN), yang saat ini berada di level B35. Pemerintah berencana meningkatkan campuran biodiesel menjadi B40, B50, hingga B60.

“Saat ini masih di B35, tapi ada rencana untuk naik ke B40, B50, dan B60. Tentu hal ini membutuhkan kebijakan pendukung, termasuk terkait bahan baku biosolar yang berasal dari kelapa sawit. Kita akan mendorong pelaku usaha yang belum mengekspor produk sawitnya untuk memasarkan di dalam negeri sebagai bahan baku biosolar,” pungkas Yuliot.

Upaya peningkatan lifting minyak, konversi kendaraan, dan pengembangan bahan bakar nabati menjadi bagian integral dari strategi pemerintah untuk mewujudkan kemandirian energi, sekaligus mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan. (RI)