Setelah Sumatera dan Jawa, pengembangan infrastruktur gas akan diarahkan ke Indonesia tengah dan timur.

JAKARTA – Holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) minyak akhirnya terbentuk pada 11 April 2018 dengan mengukuhkan PT Pertamina (Persero) sebagai induk holding dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk sebagai subholding yang akan mengatur bisnis midstream dan downstream gas.

Nicke Widyawati, Direktur Sumber Daya Manusia Pertamina sekaligus Ketua Tim Implementasi Pembentukan Holding Migas, mengatakan setelah terbentuk, holding migas memiliki tugas utama yang harus dijalankan dan diimplementasikan subholding yang lahir dari proses akuisisi PT Pertamina Gas (Pertagas) oleh PGN.

“Dengan integrasi akan memperkuat struktur permodalan dari kedua pihak, yang selama ini pisah disatukan sehingga kemampuan untuk investasi, kemampuan untuk create more value jadi lebih besar,” kata Nicke di Jakarta.

Selain itu, integrasi juga untuk meningkatkan kualitas dari bisnis, karena selama ini PGN dan Pertagas saling berkompetisi. Dengan integrasi diharapkan kedua perusahaan bisa menyediakan jasa dan layanan kepada seluruh masyarakat dan industri dalam satu badan, sehingga diharapkan pasarnya semakin luas.

Menurut Nicke, jika selama ini fokus pengembangan bisnis gas lebih banyak di Sumatera dan Jawa, maka kini pengembangan infrastruktur midstream dan downstream akan  diperluas hingga ke wilayah Indonesia tengah dan timur.

Tugas ketiga adalah melalui integrasi maka harus ada efisiensi dengan sinergi dari sisi investasi. Jadi harus ada penyusunan ulang belanja modal masing-masing perusahaan.

“Yang harus dilakukan adalah short term integration plan dan mid-term integration plan antara PGN dan Pertagas agar empat empat target itu tercapai,” kata Nicke.

Jobi Triananda Hasjim, Direktur Utama PGN, mengatakan hal utama yang akan segera dilakukan oleh manajemen PGN adalah bertemu dengan manajemen Pertagas untuk mambahas bersama nilai akuisisi.

“Asetnya dibuka, mana yang bisa segera operasikan bersama, kami operasikan dan yang duplikasi dicegah. Jika di RKAP ada investasi di daerah yang sama, kami stop. Kami masukan ke daerah-daerah yang belum masuk RKAP PGN dan Pertagas,” ungkap Jobi.

Dia mengungkapkan wajar jika pembahasan akuisisi Pertagas oleh PGN memakam waktu karena aset Pertagas juga banyak, terlebih lagi akan disatukan dengan aset milik PGN

“Konsultan kami dan konsultan Pertamina duduk sama-sama, dokumen yang dilihat menakutkan, banyak sekali. Aset yang kami bangun banyak, Pertagas juga,” tandas Jobi.(RI)