JAKARTA – Pemerintah diminta memberikan dukungan penuh terhadap upaya-upaya yang dilakukan PT Pertamina (Persero) agar produksi Blok Mahakam pasca 2017 bisa tetap terjaga. Apalagi sebagian besar lapangan-lapangan minyak dan gas di Blok Mahakam sudah mature (mature fields) sehingga penurunan produksi secara alamiah (natural decline) pasti terjadi.

“Intinya itu, dukung apa yang diminta Pertamina supaya transisi berjalan mulus. Kalau memang perlu investasi tambahan, ya investasi. Supaya produksi tidak turun,” tegas Marwan Batubara, Direktur Indonesia Resources Studies (Iress), Senin (21/11).

Menurut Marwan, semua pihak harus bisa memahami yang namanya transisi bisa saja menimbulkan berbagai dampak yang negatif. Langkah Pertamina untuk mempertahankan karyawan yang selama ini bekerja untuk Total di Blok Mahakam diharapkan bisa mengantisipasi masalah-masalah yang timbul dengan adanya peralihannya pengoperasian blok tersebut.

“Ini tentu diharapkan bisa memuluskan terjadinya pengalihan operasional yang mulus ataupun tidak terlalu banyak gejolak. Karena karyawan yang ada sekarang ini kan sebagian besar menguasai masalah, dengan pergantian operator itu tidak terlalu masalah dari sisi SDM dan kemampuan operasional,” ungkap Marwan.

Blok Mahakam.

Masuknya Pertamina lebih awal ke Blok Mahakam, menurut Marwan,  tidak perlu lagi dipermasalahkan. Hal ini karena masa transisi diperlukan agar Pertamina bisa mempersiapkan diri untuk mengoperasikan Blok Mahakam yang telah puluhan tahun dioperasikan Total.

“Jadi dari awal perlu diantisipasi kemungkinan-kemungkinan yang buruk. Kita juga harus fair dan tidak mengklaim atau menghujat Pertamina tidak mampu, tidak seperti Total,” kata Marwan.

Kristanto Hartadi, Media Relations Department Head Corporate Communication Division Total EP, menegaskan saat ini prioritas Total adalah memastikan proses transisi Blok Mahakam berjalan mulus.

“Prioritas kami saat ini adalah memastikan agar proses transisi dari TEPI selaku operator saat ini ke Pertamina selaku operator baru per 1 Januari 2018 dapat berlangsung dengan mulus dan lancar, demi kelanjutan Blok Mahakam,” kata Kristanto kepada Dunia Energi, Senin (21/11).

Menurut dia, saat ini Total masih menunggu SKK Migas segera menerbitkan SK tentang pedoman pelaksanaan pembiayaan untuk kegiatan operasi migas di WK Mahakam pada masa transisi 2016-2017, sebagai tindak lanjut amendemen Permen No.15 Tahun 2015.

Sementara itu, bagi Pertamina SK tersebut akan menjadi pedoman bagi Pertamina untuk mempersiapkan masa krusial dalam transisi pengelolaan Blok Mahakam tahun depan.

Syamsu Alam, Direktur Hulu Pertamina, mengatakan seluruh persiapan teknis dan administrasi yang diperlukan untuk proses alih kelola Blok Mahakam sudah berjalan sesuai dengan rencana.
“Tahun depan merupakan tahun yang crucial. Dengan progres yang sudah disiapkan sampai saat ini, kami optimistis kinerja Blok Mahakam dapat dipertahankan,” kata Syamsu.

Pertamina melalui PT Pertamina Hulu Mahakam dan Total E&P telah berkoordinasi untuk membuat WP&B 2017, terutama terkait rencana pengeboran yang dilakukan oleh Total dengan biaya Pertamina.

Amendemen PSC memberikan hak kepada Pertamina Hulu Mahakam untuk melakukan pembiayaan atas kegiatan operasi di WK Mahakam sebelum tanggal efektif 1 Januari 2018. Kontrak Total E&P akan berakhir pada 31 Desember 2017.

Pengeboran akan dilakukan pada 19 sumur dan diproduksi pada 2018. Hal ini berdasarkan amendemen Permen ESDM Nomor 15 Tahun 2015 dan amendemen PSC Mahakam. Dengan melakukan pengeboran lebih awal, Pertamina mengharapkan produksi Blok Mahakam pada 2018 bisa tetap terjaga.

Pada work program and budget (WP&B) 2016, PT Total E&P Indonesie, operator Blok Mahakam menargetkan produksi  1,43 billion cubic feet (BCF) inlet gas dan 56 ribu barrel oil per day (minyak dan kondensat).(RA/RI)