JAKARTA – Pemerintah berencana memberikan tambahan modal atau Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk PT PLN (Persero). Dalam dokumen nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2019 pemerintah mengusulkan PMN sebesar Rp10 triliun.

Sofyan Basir, Direktur Utama PLN, menegaskan jika disetujui maka PMN tersebut akan sangat berguna untuk mempercepat peningkatan rasio elektrifikasi nasional. Peningkatan tersebut dengan menyasar pembangunannya ringan listrik di wilayah remote dan termasuk wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal).

PLN berencana mengejar rasio elektrifikasi nasional dengan meningkatkan rasio elektrifikasi di wilayah timur Indonesia yang paling rendah dibanding wilayah lainnya.

“Untuk desa desa 3T itu. dan transmisi buat Indonesia timur,” kata Sofyan di kantor pusat PLN Jakarta, Senin (20/8).

Pemerintah dalam nota keuangannya mengalokasikan tambahan modal Rp 10 triliun kepada PLN yang diperuntukkan untuk membiayai penyediaan fasilitas dan infrastruktur dalam program listrik pedesaan, transmisi dan gardu induk.

Selain itu, manajemen juga berencana menyisihkan PMN untuk memberikan tambahan subsidi bagi masyarakat yang berhak menerima, terutama masyarakat yang kesulitan biaya untuk pemasangan sambungan baru. “Ada sedikit buat subsidi, yang belum dapat listrik,” tukasnya.

Pemerintah menargetkan peningkatan rasio elektrifikasi yang signifikan hingga 2019. Pada target awal, rasio elektrifikasi 2019 sekitar 97,8%. Namun Ignasius Jonan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mematok target lebih tinggi yakni 99%.

Peningkatan rasio elektrifikasi sebenarnya mendapatkan tantangan berat lantaran pemerintah meminta PLN untuk membatasi penggunaan barang-barang impor dalam proyek ketenagalistrikan. Hal ini sebagai respon atas anjloknya neraca perdagangan berjalan pada Juli 2018. PLN dengan proyeknya dinilai sebagai salah satu penyumbang terbesar nilai impor tinggi.

Namun Sofyan menegaskan saat ini PLN sudah menyediakan infrastruktur ketenagalistrikan yang dibuat di dalam negeri. Namun Ia mengakui untuk pembangkit listrik dengan kapasitas besar atau diatas 10 Megawatt (MW) masih bergantung pada barang yang didatangkan dari luar negeri.

“Kalau untuk infrastruktur, 90% sudah dalam negeri, kabel, dan tiang tiang. Yang belum maksimal, pembangkit agak besar, diatas 10 MW. Ya masih 70%-80% (impornya),” kata Sofyan.(RI)