JAKARTA – Pemerintah menegaskan ibu kota baru di Kalimantan Timur akan sepenuhnya menjadi kota gas. Masyarakat akan menggunakan jaringan pipa gas  (jargas) untuk memenuhi kebutuhannya. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) saat ini masih menyelesaikan desain final dari ibu kota baru di sekitar dua kabupaten, yakni Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara dan dipastikan tidak akan ada lagi masyarakatnya menggunakan LPG 3 kg.

“Saya tekankan di ibu kota baru 100% jargas, tidak boleh lagi ada istilahnya LPG 3 kg. Jadi harus 100% jargas kota,” tegas Bambang Brodjonegoro, Kepala Bappenas disela Hilir Migas Expo 2019 di Jakarta, Jumat (27/9).

Lebih lanjut, Bambang menuturkan, pembangunan jargas di berbagai kota di Indonesia merupakan salah satu proyek skala besar pemerintah dalam lima tahun ke depan dalam mengoptimalkan penggunaan gas di sektor hilir.

“Dalam lima tahun ke depan, ini skala proyek besar. Jadi sudah saatnya kita tidak lagi membiarkan rumah tangga hanya masak beli LPG. Sudah saatnya rumah-rumah itu dilengkapi jargas. Jadi pembangunannya bertahap dan masif,” kata dia.

Untuk mendukung program jargas di ibu kota baru maka Bappenas mendorong pembangunan pipa gas di Trans Kalimantan. Gas akan terus didorong untuk diserap di dalam negeri dibanding untuk ekspor. Dengan begitu, masyarakat termasuk industri dalam negeri bisa terbantu dari sisi penggunaan gas sebagai bahan baku ataupun bahan bakar.

“Mekanismenya kalau mau dorong gas enggak lagi jadi devisa karena gas dari Qatar dan Australia murah-murah. Kami pikirkan bagaimana gas harus optimal. Jangan di pulau ini hanya sebagai penghasil sumber daya alam, tapi juga harus merasakan nilai tambahnya,” kata Bambang.

PT Perusahaan Gas Negara Tbk akan menjadi badan usaha utama dalam pembangunan jargas. Target lima juta sambungan gas rumah tangga terbangun hingga 2025.

Gigih Prakoso, Direktur Utama PGN, mengatakan untuk menyelesaikan target sambungan jargas hingga enam tahun ke depan, perusahaan membutuhkan biaya hingga Rp12,5 triliun.

“Total capex (capital expenditure) diperkiraanya Rp12,5 triliun untuk yang lima juta sambungan,” kata Gigih, beberapa waktu lalu.

Dana sebesar itu akan berasal dari beberapa sumber. Selain dari dana internal, ada juga dari kerja sama bisnis (business to business) dan partnership. Selain itu, sebagian kecil pembiayaan akan ditanggung pemerintah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).(RI)