JAKARTA – Komisi VII DPR dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyepakati untuk segera membahas pemberian subsidi bahan bakar minyak (BBM) berkualitas  atau kadar oktan (research octane number/RON) diatas 88.

Kardaya Warnika, Anggota Komisi VII DPR, mengatakan selama ini sebenarnya masyarakat tidak terlalu mementingkan jenis BBM, namun lebih fokus terhadap harga BBM. Untuk itu, pemerintah seharusnya lebih baik menyalurkan subsidi BBM dengan kualitas jauh lebih baik dari RON 88.

“Bagi rakyat bukan Premium, tapi harga. Kita tahu Premium itu lebih beracun dibandingkan dengan Pertamax. Kalau mau subsidi ya jangan tanggung-tanggung yang bagus sekalian. Kalau pun Pertalite dikasih harga Premium, disubsidi pemerintah,” kata Kardaya disela rapat dengar pendapat dengan Kementerian ESDM di Jakarta, Selasa (5/6).

Menurut Kardaya, pemerintah  sepatutnya melihat kebelakang ketika menyusun roadmap serta rencana untuk meningkatkan kualitas lingkungan melalui pengurangan konsumsi BBM berkualitas rendah. Sayang, pemerintah sendiri yang kembali menyediakan Premium, bahkan di seluruh wilayah Indonesia.

“Kok sekarang begitu Premium sudah turun, malah pemerintah gugup. Padahal itu program pemerintah sendiri. Menurut saya atur kembali, lupakan Premium yang penting harga BBM tidak mahal,” ungkap mantan Kepala BP Migas itu.

Ignasius Jonan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengungkapkan pemerintah tidak menutup diri atas usulan tersebut. Namun demikian subsidi untuk BBM diatas RON 88 harus melalui pembahasan mendalam. Pemerintah sepakat bahwa kepentingan masyarakat yang harus dipenuhi adalah ketersediaan BBM dengan harga yang terjangkau.

“Yang disubsidi Pertamax, ya monggo. Kami hitung lagi, nanti yang lain dihapus. Ini betul sekali, masyarakat itu yang penting harga BBM-nya terjangkau,” kata Jonan.

Dia pun berjanji akan meminta jajarannya untuk mengkaji hal tersebut dan akan dibahas bersama dengan DPR.

“Saya kira itu ide bagus setelah 16 Agustus ada rapat dengar pendapat. Silahkan komisi VII jika ada upaya merubah yang disubsidi,” tandas Jonan.(RI)