JAKARTA – Silang pendapat kembali terjadi di tubuh pemerintah. Kali ini giliran Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang mengungkapkan bakal mengkaji rencana ekspor listrik ke Singapura. Bahlil justru mempertanyakan urgensi rencana tersebut. Menurut dia pemerintah ke depan akan mengambil jalan moderat dan berhati-hati untuk urusan mengirimkan listrik ke luar negeri.

“Kita kan prinsipnya kan gak ada masalah, tapi kan kita harus berhati-hati kita harus kaji baik baik ya kita harus melihat kepentingan kebutuhan nasional kita kemudian kita lihat nilai ekonominya dengan kepentingan negara kita setelah itu baru kita merumuskan yakan nanti ada pemerintah Indonesia yang akan membicarakan dengan negara mana saja yang dituju,” kata Luhut disela Kumparan Green Conference, Rabu (25/9).

Pemerintah Indonesia memang belum lama ini menandatangani MoU dengan pemerintah Singapura untuk rencana ekspor listrik yang bersumber dari tenaga matahari (PLTS).

Namun menurut Bahlil, kesepakatan itu baru berupa MoU yang tidak mengikat sehingga dia menilai tidak ada kewajiban pemerintah untuk memprioritaskan ekspor listrik ke Singapura. “Tidak ada (kesepakatan), yang ada cuma MoU. MoU kan tidak mengikat. Kesepahaman iya,” ujar Bahlil.

Sebelumnya Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) dengan percaya diri sesumbar bahwa Indonesia telah mencapai kesepakatan untuk ekspor 2-3 Gigawatt listrik ke Singapura. “”Kita mungkin bisa sampai ke 3 gigawatt, karena banyak potensi di sini,” ujar Luhut dalam gelaran Indonesia Sustainability Forum 2024 belum lama ini di Jakarta. (RI)