JAKARTA – Pemerintah menemukan setidaknya ada 7 juta lebih warga yang diduga bukan sasaran dari pemberian subsidi LPG 3kg. Data itu terungkap setelah dilakukan ujicoba digitalisasi pendataan masyarakat yang membeli LPG 3kg selama tahun 2023 lalu.

Mustika Pertiwi, Direktur Pembinaah Usaha Hilir Migas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menjelaskan berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) terungkap ada 189 juta berdasarkan data KTP (Nomor Induk Kependudukan/NIK) yang disasar untuk mendapatkan subsidi namun hingga awal Januari 2024 ada sekitar 31,5 juta NIK itu yang baru mendaftar. Selanjutnya ditemukan data bahwa hanya 24,4 juta NIK yang termasuk dalam data P3KE, sementara sisanya sebanyak 7,1 juta NIK tidak ada dalam daftar masyarakat yang patut mendapatkan subsidi berdasarkan data P3KE.

“Ini ada pertanyaan lanjutan bahwa tindak lanjutnya seperti apa. kemarin juga kita rapatkan dengan tim Pertamina tindak lanjutnya adalah terhadap data yang 7,1 juta NIK yang sampai saat ini akan kita lakukan verifikasi, apakah ini memang benar-benar konsumen atau masyarakat yang memang berhak menerima subsidi atau tidak,” jelas Mustika dalam konferensi pers, Rabu (3/1).

Sementara itu, Riva Siahaan, Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga (PPN), menegaskan proses pendataan yang dilakukan sejak tahun lalu merupakan upaya pengawasan sambil menunggu regulasi yang sedang disiapkan pemerintah dalam skema baru penyaluran subsidi. “Sehigga pada saat nanti akan ditetapkan regulasi kita sudah memiliki database siapa saja yang melakukan konsumsi,” kata dia.

Selain itu pengawasan juga dilakukan di pangkalan-pangkalan LPG yang ditengarai jadi tempat kebocoran subsidi. Menurut Riva sepanjang tahun lalu saat dilakukan uji coba secara garis besar peningkatan konsumsi LPG yang semula cukup deras berhasil ditekan.

“Tahun 2023 pas uji coba ini berhasil menekan laju pertumbuhan LPG PSO (Public Service Obligation/Subsidi) sehingga sistem ini sendiri bisa berikan indikasi pembelian yang tidak wajar. Sistem ini terus disempurnakan termasuk kita persiapkan sistem untuk proses audit,” ungkap Riva.

Alfian Nasution, Direktur Logistik dan Infrastruktur Pertamina, menyatakan sistem digital yang diterapkan secara nasional nanti akan mampu melacak pendistribusian LPG subsidi. Jadi begitu ada pangkalan tidak melaksanakan instruksi dalam distribusi.

“Apabila dia (pangkalan) juga menjual tanpa NIK itu kita gampang deteksi dan akan ada tindakan yang tegas dari Pertamina bagi agen atau pangkalan yang melakukan pelanggaran itu. dan itu pasti kita tutup ,” tegas Alfian. (RI)