JAKARTA – Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) meyakini pelaksanaan distribusi LPG 3kg bersubsidi secara tertutup akan langsung berdampak kepada keuangan negara. Tidak tanggung-tanggung dari hasil perhitungan awal saja penghematannya bisa mencapai Rp58 triliun.

Ruddy Gobel, Kepala Unit Komunikasi dan Pengelolaan Pengetahuan Sekretariat (TNP2K), mengatakan  berdasarkan basis data TNP2K subsidi LPG harus menyasar 40% populasi yang rentan miskin atau sebanyak 25,7 juta rumah tangga.

Dengan asumsi 25,7 juta rumah tangga yang mendapat bantuan dari pemerintah setara dengan Rp 45.000 per bulan, subsidi LPG 3 kg yang perlu dicairkan dalam setahun diperkirakan mencapai Rp13,8 triliun.

Tahun ini sebenarnya pemerintah menyiapkan anggaran subsidi LPG 3 kg mencapai Rp75,22 triliun atau secara volume sebanyak 6,97 juta metric ton (MT).

 “Potensi penghematannya, menghemat hingga Rp58 triliun. Hitung-hitungannya, kalau tahun ini subsidi Rp75 triliun, maka ke depan subdisinya akan sangat rendah. Untuk penerima manfaat, masih dibicarakan bisa lebih dari itu (25,7 juta rumah tangga),” kata Ruddy, Senin (1/7).

Menurut Ruddy, besaran angka ataupun jumlah penerima manfaat dapat berubah sesuai kesepakatan pemerintah.

TNP2K sudah melakukan uji coba distribusi tertutup di 7 kabupaten/kota yaitu Kabupaten Tangerang, Kabupaten Tomohon, Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Gunung Kidul, Kota Kediri, Kota Jakarta Utara dan Kabupaten Bogor.

Distribusi subsidi tertutup rencananya akan mulai diimplementasikan pada tahun 2020 mendatang. Kementerian ESDM sendiri berencana untuk menerapkan subsidi LPG tertutup secara bertahap dan mengikuti pola konversi minyak tanah ke LPG subsidi.

Ruddy mengatakan saat ini persiapannya sudah berkisar 80%-90% dengan fokus pembahasan desain kebijakan. Saat ini sudah tidak ada lagi perbedaan pendapat antarkementerian.

“Desain kebijakan sudah siap, sepertinya menunggu disampaikan ke Presiden. Koordinator ada di Menko PMK, tetapi tetap melibatkan semua kementerian terkait,” kata Ruddy.(RI)