JAKARTA – PT PLN (Persero) mengaku telah mendapat izin dari pemerintah untuk berakselerasi dalam persiapan pembangkit bertenaga gas, termasuk untuk infrastruktur seperti Floating Storage Regasification Unit (FSRU).
Supangkat Iwan Santoso, Direktur Pengadaan PLN mengatakan persiapan infrastruktur gas sangat vital karena berpengaruh terhadap harga gas dan kepastian dalam alokasi gas sesuai dengan kebutuhan.

“Untuk fleksibilitas pasokan gas, kalau FSRU dimiliki perusahaan lain kita tidak punya fleksibiltas itu dan terkait dengan harga gasnya,” kata Iwan di Jakarta.

Menurut dia, pembangunan infrastruktur gas oleh PLN direncanakan hanya bertujuan untuk memasok gas bagi pembangkit-pembangkit besar. Jadi tidak semua wilayah akan dibangun infrastruktur. Selain itu, PLN juga mempertimbangkan wilayah mana yang mempunyai sumber gas memadai untuk disalurkan. Karena itu rencana pembangunan infrastruktur gas masih harus melalui pembahasan direksi bersama pemerintah.

“Misalnya di PLTG Muara Karang, Tanjung Priok lalu PLTG Muara Tawar kan besar-besar itu. Kalau layak dibangun FSRU dedicated itu bisa sendiri, kita diizinkan,” ungkap Iwan.

Untuk program ini sendiri PLN sudah siapkan anggaran sekitar US$ 200 juta yang bisa digunakan untuk membangun FSRU berkapasitas 170 juta kaki kubik per hari (MMSCFD).

Ketersediaan infrastruktur gas yang terintegrasi akan menciptakan lebih efisien dibanding harus menggunakan fasilitas milik perusahaan lain, karena harus melalui tahap negosiasi harga yang pasti akan memakan waktu lama.

Sofyan Basir, Direktur Utama PLN, meyakini dengan membangun fasilitas gas sendiri efisiensi dipastikan bisa terjadi karena selama ini persiapan infrastruktur penyaluran gas untuk pembangkit listrik justru mengkatrol harga tarif listrik. Nantinya PLN bisa bekerja sama dengan BUMN atau pihak swasta dalam membangun infrastruktur gas.

Implementasi efisiensi harga dirasakan PLN saat pembangunan PLTGU Jawa 1 PLTGU yang merupakan PLTGU pertama yang dilengkapi dengan FSRU sebagai terminal penerimaan gas. Gas akan disediakan oleh PLN, dan alokasi gasnya telah mendapat persetujuan Menteri ESDM yang berasal dari Tangguh.

“Seperti PLTGU Jawa 1, kita pakai FSRU dibawah 1 dolar yang lain kita pakai 1-2 dolar. Padahal Jawa 1 baru, tapi bisa lebih murah,” ungkap Sofyan.

Selama ini, lanjut dia, penetapan harga gas dilakukan tidak adil, karena saat dibedah bersama pemerintah terlihat jelas banyak komponen yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. “Kalau memang swasta atau BUMN clear bisnisnya, kita berbisnis saja. Tapi kan selama ini PLN dirugikan,” tandas Sofyan.(RI)