JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengajak seluruh komponen bangsa untuk mencapai target Program Kampung Iklim (ProKlim) 20.000 lokasi pada Tahun 2024 sebagaimana arahan Presiden Rl. Seruan ini ditujukan kepada pemerintah pusat, pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dunia usaha, lembaga keuangan, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, mitra pembangunan dan para pemangku kepentingan yang ada dan seluruh masyarakat, untuk bersama-sama, bahu-membahu memberikan kontribusi pemikiran ataupun kegiatan nyata di lapangan, di masing-masing area of interest/responsibility.

”ProKlim merupakan bentuk aksi nyata untuk mewujudkan ketahanan iklim dan gaya hidup rendah emisi gas rumah kaca di tingkat tapak, melalui pelaksanaan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim,” ujar Siti Nurbaya, Menteri LHK, dalam sambutannya yang dibacakan oleh Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim (PPI) KLHK Laksmi Dewanthi dalam Rapat Koordinasi Teknis ProKlim tahun 2022, di Jakarta, Kamis, (31/3/2022).

Ia menjelaskan jika pelibatan masyarakat di tingkat tapak, baik di level desa, dusun, kampung, menjadi salah satu kunci keberhasilan pengendalian perubahan iklim.

“Emisi karbon sebagai penyebab perubahan iklim tidak bisa lepas dari kegiatan antropogenik, dan dari sisi dampak masyarakatlah yang langsung merasakan berbagai dampak akibat terjadinya perubahan iklim tersebut, sehingga masyarakat perlu diperankan sebagai aktor sebenarnya dalam upaya pengendalian iklim,” ujarnya.

Laksmi mencontohkan jika upaya efisiensi penggunaan energi, pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga, limbah peternakan dan pertanian, pengelolaan hutan berkelanjutan menjadi dasar upaya mitigasi perubahan iklim. Selain itu efisiensi penggunaan air, konservasi tanah dan air, peningkatan ketahanan pangan, upaya penanggulangan bencana seperti banjir dan longsor, pola pertanian berkelanjutan, perlindungan terhadap penyakit akan menjadi kunci keberhasilan adaptasi perubahan iklim.

Kegiatan atau praktik baik terkait adaptasi dan mitigasi perubahan iklim tersebutlah yang ia sebutkan sedang terus didorong oleh pemerintah melalui KLHK untuk dikembangkan di tingkat tapak melalui ProKlim untuk membangun ketahanan masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim dan pengurangan emisi GRK berbasis masyarakat.

“Program Kampung Iklim/ProKlim merupakan salah satu bentuk nyata kontribusi masyarakat di tingkat tapak dalam pencapaian target NDC Indonesia,” kata Laksmi.

Program Kampung Iklim atau ProKlim telah berjalan selama satu dekade sejak dicanangkan pada Tahun 2012. Hingga tahun 2021 telah terdaftar sebanyak 3.270 lokasi Kampung Iklim di seluruh Indonesia dan ditargetkan akan ada 20.000 kampung iklim pada tahun 2024 mendatang.
ProKlim merupakan salah satu bagian dari upaya mewujudkan komitmen Indonesia mengendalikan perubahan iklim seperti yang telah disampaikan dalam Dokumen Updated NDC (UNDC). Melalui dokumen tersebut pemerintah telah menetapkan strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim untuk menurunkan risiko perubahan iklim pada semua sektor pembangunan di Tahun 2030. Dalam dokumen tersebut, lndonesia telah menetapkan tiga target ketahanan yakni ketahanan ekonomi, ketahanan sosial dan sumber penghidupan, serta ketahanan ekosistem dan lanskap.

Selain dokumen NDC, Indonesia termasuk negara yang telah menyusun dokumen Long-term Strategy on Low Carbon and Climate Resilience 2050 (LTS-LCCR 2050), yang merupakan pedoman dalam strategi implementasi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di Tahun 2050.

Selain itu, terkait dengan mitigasi perubahan iklim, pemerintah Indonesia terus bergerak nyata memperkuat kebijakan di dalam negeri, salah satunya untuk sektor hutan dan penggunaan lahan lainnya (Forest and Other Land Use/FOLU), dengan keluarnya Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 168 Tahun 2022 tentang FOLU Net Sink 2030 yang ditandatangani pada tanggal 24 Februari 2022.

Hal tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah yang mengusung konsep ‘Indonesia FOLU Net Sink 2030’ sebagai sebuah pendekatan dan strategi dimana pada tahun 2030, tingkat serapan emisi sektor FOLU ditargetkan sudah berimbang atau lebih tinggi dari pada tingkat emisinya (Net Sink). Sektor FOLU ditargetkan dapat menurunkan hampir 60% dari total target penurunan emisi nasional.

Laksmi pun mengaitkan jika semangat mengendalikan perubahan iklim selaras dengan semangat yang diusung dalam Presidensi G20 Indonesia dengan tema “Recover Together, Recover Stronger”. Semangat ini diharapkan meginspirasi dan menjadi contoh bagi negara-negara anggota dan dunia secara umum, bahwa Indonesia mampu menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan menunjukkan bahwa diperlukan keseimbangan peran antar berbagai negara dalam tujuan mulia, yakni melindungi bumi dan manusia dengan menjaga kenaikan suhu bumi di bawah 2 derajat Celsius bahkan diupayakan di bawah 1,5 derajat Celsius.

“Indonesia memiliki peluang untuk memberikan contoh-contoh yang baik dan kerja serius dalam pengendalian perubahan iklim, salah satunya melalui kegiatan ProKlim,” kata Laksmi.(RA)