JAKARTA – Pemerintah menegaskan mekanisme pelaksanaan subsidi LPG 3 kg tidak akan berubah atau masih menggunakan subsidi terbuka. Pemerintah pada tahun ini masih akan menjalankan kebijakan subsidi LPG 3 kg yang sama seperti 2017.
Ego Syahrial, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menegaskan meskipun menggunakan pola subsidi seperti tahun lalu, pemerintah belum ada rencana untuk membatasi penyaluran LPG 3 kg yang disubsidi.
“Pemerintah akan menjalankan pola subsidi yang sama seperti 2017. Namun, pemerintah menghimbau agar LPG 3 kg hanya digunakan masyarakat miskin,” kata Ego, Selasa (2/1).
Pemerintah memastikan tidak akan menarik pasokan LPG 3 kg dari pasaran pada 2018.
Seiring kebijakan tersebut, penerapan subsidi langsung LPG 3 kg belum akan diterapkan pada tahun ini lantaran masih terdapat persiapan yang masih harus diselesaikan, yakni terkait pendataaan.
“Memang benar idealnya kami mau melaksanakan itu (subsidi langsung). Hanya realistisnya, dana bantuan sosial yang dikoordinasikan Kemensos baru setengah karena verifikasi lapangan dan segala macam. Tidak semudah itu,” ungkap Ego dalam keterangan tertulisnya.
Pemerintah sebelumnya menyatakan pelaksanaan subsidi langsung baru bisa diimplementasikan dan siap pada 2019.
Satya Widya Yudha, Wakil Ketua Komisi VII DPR, sebelumnya meminta pemerintah untuk tidak menunda pelaksanaan subsidi langsung yang diintegrasikan dengan dana bantuan sosial produk Kementerian Sosial dan harus diimplementasikan pada tahun ini. Pasalnya jika tidak maka beban negara akan terus meningkat.
“Selama ini kan kelebihan kuota, begitu kelebihan kuota pemerintah dipaksa untuk nambah,” kata Satya.
Jumlah masyarakat yang miskin dan rentan miskin berdasarkan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) mencapai 26,7 juta kepala keluarga. TNP2K membuat data 40% masyarakat dengan status sosial ekonomi terendah berdasarkan kriteria-kriteria penilaian seperti kepemilikan aset, perumahan, pekerjaan, tingkat pendidikan, kesehatan dan sebagainya.(RI)
Kalau memang ada penundaan program distribusi tertutup lpg tertentu, sangatlah ideal bila diterapkan dulu System Kelompok Pengguna lpg tertentu untuk meminimalisir penjualan lpg tertentu sebebas sekarang ( bisa lintas desa, lintas kecamatan bahkan lintas Kabupaten ) seperti yg selama ini berlangsung.
Pola distribusi system Kelompok Pengguna sesuai dg Peraturan Bersama Kemen ESDM & Kementerian Dalam Negeri No 5 & 17 Tahun 2011.
Dan ini merupakan suatu solusi yg meringankan beban para Pangkalan / Sub Penyalur lpg tertentu yg selama ini serba salah dlm pelayanan terhadap Konsumen / Pengguna lpg tertentu.
Demikian sementara ini pemikiran kami sbg Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yg sejak terbentuk Th 2002 lebih fokus di bidang Migas, atas respons dari pihak yg berkepentingan kami haturkan terima kasih.
didin syamsuddin
aktifis lpksm “purwakarta”