JAKARTA – Perubahan pola penyaluran subsidi LPG (Liquefied Petroleum Gas) masuk tahap finalisasi. Rencananya, subsidi akan diberikan langsung kepada masyarakat dan tidak lagi diberikan ke barang. Subsidi langsung akan diimplementasikan pasca Pemilihan Presiden (Pilpres) April mendatang.

Rizwi Hisjam, Direktur Hilir Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengatakan nantinya subsidi langsung diberikan melalui kartu kepada masyarakat yang berhak mendapatkan dan telah di data Kementerian Sosial dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Serta Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mendata nelayan penerima subsidi.

Dengan metode subsidi langsung, harga LPG kemasan 3 kg akan disamakan dengan LPG kemasan lainnya. Saat ini dengan subsidi ke barang terjadi disparitas harga antara LPG subsidi dan LPG nonsubsidi.

“Kalau sekarang subsidi di harga LPG, orang yang dapat subsidi tidak tertentu orangnya. Nantinya, Anda kalau sudah terdaftar disitu (data terpadu) boleh dapat subsidi. Kalau tidak terdaftar di data terpadu, ya tidak dibantu pemerintah,” kata Rizwi di Gedung DPR, Rabu sore (6/3).

Dia menambahkan, mekanisme yang berlaku nanti adalah harga LPG sama. Jadi nanti dalam kartu yang akan dibagikan pemerintah sudah terisi saldo bantuan langsung subsidi. Jika saat ini misalnya harga LPG 3 kg dijualnya Rp 15 ribu per tabung disubsidi pemerintah, selisihnya dibayar pemerintah. Kalau yang nanti subsidi langsung, harga LPG-nya semua sama Rp 30 ribu seluruh Indonesia. Selisih harganya itu supaya daya beli masyarakat itu terjaga, akan ditransfer ke kartu.

“Jadi masyarakat punya saldo, tetap beli Rp 15 ribu (LPG), namun Rp 15 ribu sisanya dimasukan pemerintah ke saldo kartu,” kata Rizwi.

Nantinya ada tiga golongan masyarakat yang akan mendapatkan subsidi, yakni golongan masyarakat rumah tangga kecil, golongan usaha mikro serta golongan masyarakat nelayan.

Pada awalnya pemerintah sudah mendata sekitar 26 juta masyarakat yang mendapatkan subsidi, namun karena nelayan menjadi bagian yang mendapatkan subsidi, maka jumlah yang pernah dihimpun Kemensos dan TNP2K akan ditambah dengan data nelayan yang dimiliki Kementerian Kelautan dan Perikanan. Oleh karena itu jumlah masyarakat yang akan mendapatkan subsidi kemungkinan besar akan bertambah.

Pada tahap awal akan dilakukan uji coba bagi golongan masyarakat rumah tangga terlebih dulu. Namun uji coba tersebut tidak akan dilakukan dalam waktu dekat.

Menurut Rizwi, uji coba baru akan dilakukan setelah pelaksanaan pemilihan umum. Rencana untuk melakukan uji coba sebenarnya sudah disusun lama, namun karena pertimbangan stabilitas politik maka diputuskan pelaksanaan yang terbaik setelah pemilihan presiden.

“Rencananya uji coba dulu, simulasi. Iya (setelah pemilu) karena tidak efektif sekarang, nanti dianggap kampanye, atau apa pergerakan. Kan sensitif. Ya siapapun pemerintahnya nanti, kita akan usulkan bentuknya begitu (subsidi langsung). Kan lebih bagus,” kata Rizwi.(RI)