JAKARTA – Pemerintah hingga kini masih mematangkan pola pemberian subsidi untuk bahan bakar minyak (BBM). Beberapa waktu lalu memang mencuat rencana pembatasan pembelian BBM jenis Pertalite untuk beberapa kendaraan yang dinilai tidak sesuai dengan target pemberian subsidi dengan cara pembelian melalui aplikasi digital.

Setelah Prabowo Subianto menjadi presiden, mekanisme pemberian subsidi kembali menjadi simpang siur, pasalnya Prabowo sering menyatakan untuk mengubah mekanisme pemberian subsidi menjadi subsidi langsung ke masyarakat bukan ke barang seperti sekarang.

PT Pertamina Patra Niaga (PPN), Subholding Commercial and Tradning Pertamina, mengaku siap mengikuti perintah pemerintah dalam penyaluran BBM bersubsidi, termasuk jika memang mekanismenya menjadi subsidi langsung.

“Belum ada (arahan). Kita pokoknya siap melaksanakan tugas,” kata Riva Siahaan, Direktur Utama PPN saat ditemui di sela peresmian BBM Satu harga di Ternate, Rabu (30/10).

Dalam skema terdahulu, Pertamina diminta bersiap meningkatkan digitalisasi pada setiap Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk menunjang skema pemberian subsidi. Dalam dua tahun terakhir Pertamina menggenjot digitalisasi SPBU.

Bahlil Lahadalia, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), belum lama ini tidak membantah adanya pembahasan mengenai skema pemberian subsidi. Dia pun tidak benar-benar membantah bahwa tidak ada pembahasan mengenai pemberian subsidi melalui BLT. “Belum ada keputusan sampai seperti itu (BLT). Tetapi kita lagi mencari formatnya yang baik dan benar. Agar BBM subsidi itu tepat sasaran. Sasarannya itu adalah BBM tepat sasaran,” ungkap Bahlil.

Jika memang BLT yang akan jadi skema pemberian subsidi BBM maka harga Pertalite sendiri bakal dilepas alias bisa berubah sesuai dengan harga pasar. (RI)