SURABAYA – Subholding Upstream Pertamina menggunakan rangkaian teknologi untuk kesiapan penanganan resiko operasi tumpahan minyak baik di perairan maupun di darat.
Pertamina memiliki metode penanganan risiko operasi mulai dari pencegahan hingga penanggulangan. Dari sisi pencegahan Subholding Upstream Pertamina melakukan sosialisasi dan peningkatan kesadaran perihal aspek safety, pengecekan kehandalan fasilitas, serta melakukan perawatan fasilitas secara berkala.

“Dari sisi penanggulangan ada rangkaian metode yang digunakan terutama untuk mengatur strategi response / penanggulangan dengan menggunakan teknologi dengan softwater modelling tumpahan minyak. Kemudian Menggunakan Unmanned Aerial Vehicle / UAC, chopper dan lainnya untuk observasi lapangan untuk memastikan arah pergerakannya”, ujar Heragung Ujiantoro, VP HSSE PT Pertamina Hulu Energi (PHE), Subholding Upstream Pertamina, dalam Focus Group Discussion (FGD) terkait penanganan resiko operasi, Rabu (8/12).

Heragung menjelaskan, langkah ketiga adalah menurunkan tim penanggulangan yang sekaligus melakukan monitoring lingkungan. Langkah selanjutnya dengan Menggunakan interpretasi dari citra satelit untuk mengetahui potensi sebaran, serta Melakukan survey langsung ke lokasi / on site surveillance.

“Semua dilakukan dengan terlebih dulu membentuk Tim Penanggulangan Keadaan Darurat, diteruskan dengan kolaborasi lintas instansi,” ujarnya.

Subholding Upstream juga melakukan finger print analysis untuk memastikan karakteristik temuan sekaligus sebagai pertimbangan penentuan strategi penanggulangan, dan aktif melakukan giat pembersihan hingga pelestarian lingkungan.

“Akan lebih baik pembelajaran terkait hal ini tidak sampai terjadi insiden, namun demikian di lapangan kita menghadapi potensi resiko, yang membutuhkan usaha, waktu, tenaga, pikiran dan biaya yang besar untuk menanggulangi kejadian tersebut,” ujar Heragung.

Dalam kesempatan yang sama Haruki Agustina, Direktur Pemulihan Kontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah B3 – Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan (KLHK), menyampaikan untuk mengatasi resiko fasilitas produksi yang sudah tua mungkin bisa dilakukan proses pembelajaran dan improvement, misalnya dengan dilakukan coating fasilitas atau pergantian peralatan.

Sesuai PP 22/2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib memiliki sistem tanggap darurat, perusahaan harus menerapkan upaya pencegahan, kesiapsiagaan dan kedaruratan dengan menyusun program kedaruratan pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 sebagai pencegahan dan antisipasi kedaruratan pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 yang mengacu ke Permen LHK No. 74/2019 tentang Program Kedaruratan Pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3

“Saya merasa bahagia melihat pemaparan yang disampaikan Pertamina, artinya bahwa sudah ada perencanaan antisipasi dan perbaikan ke depan, bahwa infrastruktur migas ini sudah mature atau menua, dan Pertamina telah melakukan upaya untuk penyelamatan lingkungan”, ujar Haruki.
Ia mengatakan bahwa untuk aspek pencegahan, setiap penghasil limbah B3 wajib menyusun program kedaruratan pengelolaan B3 dan/atau Limbah B3 serta untuk aspek kesiapsiagaan maka setiap penghasil limbah B3 wajib melakukan simulasi pelatihan penanggulangan keadaan darurat 1 kali per tahun, hal ini untuk melihat bagaimana kesiapan perusahaan dalam menangani kondisi darurat.

Sementara itu Ety Parwati, Peneliti Ahli Madya LAPAN, menyampaikan bahwa LAPAN memiliki teknologi untuk menangkap citra permukaan laut menggunakan satelit.

“Kami siap berkordinasi dengan Pertamina. Teknologi ini bisa dimanfaatkan oleh Pertamina untuk bisa menentukan luasan area tumpahan minyak di laut. Dengan citra satelit yang lebih akurat, tentu upaya deteksi dini terhadap suatu kejadian bisa lebih optimal,” ujar Ety Parwati.

Terkait dengan pengelolaan lingkungan, Subholding Upstream Pertamina berkomitmen untuk menerapkan pengendalian pencemaran untuk keberlangsungan energi bersih dan menjaga agar tidak ada yang mencemari lingkungan.

“Dukungan stakeholders adalah hal yang sangat penting bagi kami, kolaborasi bersama stakeholders memungkinkan Pertamina untuk percepatan penanggulangan keadaan darurat,” kata Heragung.(RA)