SKK Migas Target Beri Persetujuan Revisi Rencana Pengembangan Blok Masela Akhir Juni

JAKARTA – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menargetkan persetujuan revisi rencana pengembangan (Plan of Development/PoD) bisa diberikan paling lambat pada akhir Juni 2019.

Dwi Soetjipto, Kepala SKK Migas, mengatakan Minutes of Meeting (MoM) yang telah ditandatangani SKK Migas bersama Inpex Corporation beberapa waktu lalu sudah berisi berbagai kesepakatan inti, sehingga persetujuan PoD pada dasarnya bisa segera diberikan.

Sebelum penandatanganan PoD akan dilakukan penandatanganan Head of Agreement (HoA).

“Kami harapkan pertengahan Juni ini bisa selesai HoA, pas G20. Sampai akhir bulan juga approval PoD,  akhir Juni bisa dilakukan,” kata Dwi di Jakarta, belum lama ini.

Menurut Dwi, beberapa poin kesepakatan dalam rapat terakhir dengan Inpex di Tokyo dan akan dituangkan dalam HoA dan PoD nantinya seperti biaya proyek. Saat ini SKK Migas dan Inpex telah memiliki basis perhitungan biaya pengembangan yang sama. Dengan total biaya antara US$18 miliar-US$20 miliar.

“Project cost kami bicara. Sementara dipakai referensi mana, tapi nanti akan disesuaikan dengan realisasi. Jadi sekarang kami gunakan basis realisasi sebenarnya,” kata Dwi.

Poin krusial berikutnya yang disepakati adalah terkait bagi hasil atau split dimana kedua pihak berhasil mencapai win-win solution dengan skema bagi hasil.  Pemerintah sekurangnya mendapat bagian 50%. Bahkan jika biaya pengembangan bisa ditekan maka bagi hasil jatah pemerintah bisa bertambah maksimal sebesar 58%.

“Split akan sangat dipengaruhi oleh nilai investasi. Jadi nilai investasi sekarang boleh saja ambil reference tertentu, tetapi nanti saat proyek selesai dia (Inpex) akan cek realisasinya,” ungkap Dwi.

Dengan begitu maka bagi hasil produksi gas Masela bisa disesuikan setelah seluruh fasilitas selesai dibangun dan diketahui jumlah biaya pengembangannya. “Iya (disesuikan) kam nanti diaudit lagi,” tukasnya.

Sampai saat ini Inpex telah melakukan workshop penyiapan kerangka acuan analisis dampak lingkungan (KA ANDAL) dan analisis dampak lingkungan (Amdal). Perusahaan migas asal Jepang itu juga sudah memulai baseline survei dengan penentuan batas survei.