JAKARTA – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) menilai pengembangan Blok Natuna membutuhkan insentif khusus, jika memang ingin dipercepat seperti yag diperintahkan Presiden Joko Widodo. Apalagi selama ini pengelolaan Blok Natuna terkesan berjalan lambat ditambah kondisi harga minyak yang rendah seperti saat ini.

“Sebenarnya semua pada jalan, misalnya Santos Ande-Ande Lumut pada jalan, kemudian masih ada blok-blok lain yang aktifitasnya belum maksimum. Kita usulkan mungkin dari sisi fiskal ada sliding scale, tapi ini tetap butuh kajian,” kata M.I. Zikrullah, Wakil Kepala SKK Migas di Jakarta, Kamis (14/7).

Menurut Zikrullah kondisi sekarang sebenarnya tidak ada blok yang tidak berkembang di Natuna namun hanya masih dalam tahap kajian. “Bukan mandeg. Ada 15 PSC yang sudah masuk ke sana, nah sekarang gimana bisa accelerate sehingga investor berminat bisa segera realisasikan proyeknya,” tambahnya.

Pemerintah sendiri saat ini memang sedang gencar melakukan percepatan kajian di Natuna karena berdasarkan data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) total cadangan gas yang berada Natuna diperkirakan sangat tinggi yakni sekitar 4TSCF sementara minyak dan kondensat sebesar 201.401 MMSTB.

Sebelumnya Kementerian Koordinator Bidang Maritim menegaskan akan melakukan evaluasi terkait beberapa pemegang konsensi migas di blok Natuna yang tidak serius mengelola wilayah kontraknya.

Abdulrachim Kresno, Tenaga Ahli Menteri Bidang Energi dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumberdaya menyatakan  cadangan gas Natuna memang tinggi sekali tetapi para pemegang konsesi tidak berjalan serius. “Izin-izin saja tapi tidak mempunyai kemampuan finansial dan teknis. Jadi mereka cuma bisnis jual beli izin saja hingga wilayah itu mangkrak tanpa operasi bertahun tahun,” tandas Kresno.(RI)