JAKARTA – Uji coba pemanfaatan teknologi keuangan biometrik dan voucher elektronik untuk penyaluran subsidi LPG yang dijalankan di tujuh wilayah kabupaten/kota dan menjangkau 14.193 rumah tangga sasaran dan 172 toko LPG telah selesai dilakukan dan berlangsung dengan baik. Tiga metode teknologi keuangan yang dijalankan dalam uji coba kali ini yakni teknologi biometrik wajah dan/atau sidik jari, teknologi biometrik sidik jari, teknologi e-voucher melalui SMS.

Ruddy Gobel, Kepala Unit Komunikasi dan Pengelolaan Pengetahuan Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), mengatakan keseluruhan tahapan uji coba yang dilakukan selama lima bulan sejak Desember 2018, mulai dari penyiapan data dan toko LPG, sosialisasi dan edukasi, registrasi, penyaluran bantuan melalui bank, dan transaksi pembelian LPG oleh penerima manfaat, selesai dijalankan sesuai rencana. Pada 15 Mei 2019 batas akhir penggunaan manfaat atau transaksi pembelian LPG di toko-toko LPG yang ikut kerja sama di tujuh wilayah di Indonesia. Dan juga telah dilanjutkan dengan kegiatan monitoring dan evaluasi sampai 23 Mei 2019.

Secara umum, gambaran hasil uji coba adalah pertama mekanisme yang diujicobakan serta pilihan teknologi yang digunakan dapat berjalan dengan baik, masyarakat penerima manfaat cukup mudah dalam melalukan transaksi pembelian LPG, karena hanya membutuhkan sedikit atau bahkan tanpa memerlukan perubahan perilaku. Kemudian agen atau penjual LPG dapat melakukan proses transaksi dengan lancar, dimana proses transaksi untuk setiap penerima manfaat berlangsung rata-rata 2 sampai 3 menit secara keseluruhan mulai dari datang ke toko sampai mengambil LPG.

Lalu untuk proses verifikasi wajah berlangsung tanpa masalah, tapi untuk penggunaan sidik jari butuh waktu lebih lama. Untuk metode verifikasi dengan kode voucher juga berlangsung lancar, tapi dalam jumlah yang sedikit terkendala akibat penerima manfaat tidak mengingat nomor PIN.

Ruddy mengatakan presentasi penyaluran, atau jumlah masyarakat yang melakukan transaksi sampai batas waktu rata-rata 84% di seluruh wilayah. Dengan wilayah penyaluran tertinggi di Tomohon sebanyak 96%. Beberapa kendala yang ditemui umumnya terkait signal Hanphone .”Jika kualitas signal kurang bagus berpengaruh terhadap proses transaksi,” kata Ruddy.

Kemudian ada kesiapan masyarakat sebagai penerima manfaat untuk melakukan perubahan perilaku, terutama yang menggunakan sistem e-voucher yang mengharuskan menghapal PIN – beberapa masih suka lupa PIN, dan/atau salah mendaftarkan nomor telpon. Tidak hanya dari sisi konsumen tapi kesiapan penjual LPG di toko banyak yang belum sigap melayani dengan proses transaksi, terutama mengikuti SOP transaksi. “Proses sosialisasi dan edukasi yang masih harus ditingkatkan,” tukasnya.

Secara umum TNP2K menilai, penggunaan teknologi keuangan yang diujicobakan yaitu Biometrik dan E-Voucher dapat menjadi pilihan alternatif penyaluran subsidi termasuk LPG dan cenderung lebih baik dibandingkan dengan menggunakan kartu.

Perbandingan penggunaan kartu dan teknologi keuangan (Biometrik dan E-Voucher) untuk penyaluran subsidi LPG atau subsidi lain, berdasarkan hasil uji coba misalkan untuk sarana penyaluran bantuan pada sistem kartu memerlukan kartu debit. Sementara untuk sistem teknologi keuangan hanya butuh Blockchain, biometrik, SMS

Kemudian dari sisi sarana atau infrastruktur transaksi di merchant atau toko. Jika menggunakan kartu membutuhkan cetak kartu serta penyediaan mesin EDC. Namun jika menggunakan teknologi keuangan tidak dibutuhkan infrastruktur tambahan, karena hanya membutuhkan aplikasi. Dari sisi biaya pengadaan sarana transaksi jika menggunakan membutuhkan biaya cetak kartu, biaya kirim kartu dan biaya pengadaan dan pengoperasian mesin EDC. Teknologi keuangan dan tidak ada biaya

Kebutuhan perubahan perilaku bagi rumah tangga penerima subsidi untuk pengguna kartu, perubahan perilaku untuk menyimpan kartu, membawa kartu saat transaksi, dan menghapal PIN. Teknologi keuangan tidak ada perubahan perilaku/atau perubahan perilaku lebih minimal.

Menurut Ruddy, jika menggunakan proses akuisisi membutuhkan syarat administratif bank dan jaminan sementara untuk teknologi keuangan tidak membutuhkan syarat administrasi bank dan tanpa jaminan. “Dalam waktu dekat akan ada rapat koordinasi yang dipimpin oleh Kemenko PMK untuk melaporkan hasil uji coba dan membahas tahapan lanjutan,” kata Ruddy.(RI)