JAKARTA – Gelombang penolakan akuisisi PT Pertamina Gas (Pertagas) oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk, emiten dengan kode saham PGAS, masih terus terjadi, termasuk dari internal PT Pertamina (Persero). Pertamina sebelumnya telah resmi melepas 51% kepemilikan sahamnya ke PGN senilai Rp16,6, triliun.

Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), menilai akuisisi Pertagas oleh PGN sebagai kebijakan prematur tanpa kajian yang komprehensif yang seharusnya dilakukan.

Arie Gumilar, Presiden FSPPB, mengatakan sudah sepatutnya gas bumi dikelola oleh negara bukan publik sesuai yang tertulis pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 2.

Skema akuisisi yang telah dilakukan tidak menjamin dominasi penguasaan negara sesuai amanat konstitusi. Apalagi perusahaan dengan kepemilikan 43,036% saham oleh publik, yang sebagian besar asing. dominan pihak asing mengakuisisi perusahaan yang 100% dimiliki negara.

“Tindakan akuisisi Pertagas oleh PGN tersebut berpotensi mengakibatkan kerugian negara dan patut diduga ada tindakan penyalahgunaan wewenang yang bertujuan menguntungkan sekelompok pihak tertentu saja,” kata Arie, Kamis (5/7).

FSPPB menilai proses konsolidasi melalui akuisisi Pertagas oleh PGN dilakukan terburu-buru hanya berdasarkan opsi yang tercepat, tanpa memperhatikan kajian aspek-aspek terkait secara komprehensif, termasuk tidak terbatas dalam hal organisasi, kelembagaan dan SDM, yang mana hal ini sangat berpotensi menyebabkan kerugian negara.

Selain itu, masukan dari para pekerja tidak pernah didengarkan atau diakomodir oleh jajaran manajemen perusahaan.

Menurut Arie, aspirasi pekerja Pertamina melalui FSPPB terkait dengan keberatan skema akuisisi Pertagas oleh PGN yang disampaikan kepada jajaran direksi Pertamina, baik dalam forum formal maupun informal telah diabaikan.

“FSPPB pun meminta atas nama seluruh pekerja Pertamina menolak, akuisisi Pertagas oleh PGN dan menuntut agar Conditional Sales & Puschase Agreement (CSPA) dibatalkan. Serta seluruh proses akuisisi Pertagas oleh PGN tersebut segera dihentikan,” tegas Arie.(RI)

.