JAKARTA – Dalam beberapa pekan terakhir masyarakat dibuat heboh dengan kebijakan baru PT Pertamina (Persero) yang mulai mendata konsumen dan jenis kendaraan untuk penggunaan BBM bersubsidi Solar dan penugasan Pertalite.

Pemerintah akhirnya buka suara terkait kondisi kehebohan bahkan ada kecemasan dari masyarakat pembelian BBM akan sulit.

Arifin Tasrif, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengungkapkan pada dasarnya sistem digital memang bagus dan diharapkan memberikan dampak positif terhadap penyaluran BBM bersubsidi maupun penugasan. Akan tetapi, dia mengingatkan Pertamina agar mekanismenya tidak menyulitkan konsumen.

“Digitaliasi bagus untuk pendaftaran intinya jangan sampai membuat menjadi kesulitan bagi pengguna jadi harus cari yang terbaik jalannya prosedurnya,” kata Arifin, kepada Dunia Energi saat ditemui di Kementerian ESDM, Selasa (5/7).

Menurut Arifin apa yang dilakukan Pertamina merupakan terobosan sebagai bagian dari proses menuju pendistribusian BBM bersubsidi yang lebih tepat sasaran.

“Kalau dalam proses itu ada yang utama dan ada yang katalis, katalis ini yang bisa mempercepat proses jadi semua sistem itu kalau dipadukan bisa baik, jadi keterpaduan data, ketepatan data tapi bagaimana implementasi di lapangan bisa baik,” ungkap Arifin.

Penggunaan MyPertamina, kata Arifin, akan berhasil jika ada sinkronisasi data untuk itu Pertamina tidak bisa berjalan sendiri harus ada koordinasi juga dengan stakeholder lain, misalnya dengan Kepolisian.

Dia  menilai salah satu cara paling cepat adalah dengan menggunakan data yang sudah dimiliki oleh Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Korlantas). “Kami  juga ada alternatif ada data dari Korlantas berdasarkan jumlah kendaraan jenis kendaraan dari situ bisa dilihat. Kalau Pertamina kan dari orang ke orang. Kalau data korlantaskan juga ada, dan itu saya rasa lebih cepat. Pertamina bisa lihat situ koordinasi dengan Korlantas,” jelas Arifin.

Agar koordinasi bisa berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan maka nantinya akan ada payung hukum jelas. Arifin memastikan legalitas sinkronisasi data tersebut akan rampung tidak lama lagi. “Tentu saja ini harus ada dukungan. Nah, ini dukungannya (revisi) Perpres 191 tahun 2014,” tegas Arifin.

Sejak 1 Juli 2022, Pertamina mulai melakukan uji coba pendataan konsumen dan kendaraan yang berhak untuk bisa membeli Solar dan Pertalite. Menurut data perusahaan hingga 4 Juli sudah ada 50 ribu kendaraan terdaftar dalam sistem Pertamina. Masyarakat awalnya sempat panik lantaran khawatir pembatasan BBM Solar dan Pertalite akan diberlakukan. Namun hal itu dibantah dengan tegas oleh Pertamina.

Masyarakat juga sempat mengeluhkan kesulitan yang nantinya akan dialami saat melakukan pengisian BBM karena terlebih dulu harus menunjukkan QR Code yang didapat setelah melakukan registrasi secara online.

Irto Ginting, Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga (PPN), menjelaskan pendaftaran masih dibuka bagi konsumen yang ingin mendaftarkan kendaraannya sebagai penerima BBM Subsidi. Selain melalui website subsiditepat.mypertamina.id secara langsung, pendaftaran juga dapat diakses melalui aplikasi MyPertamina.

Saat ini, pengguna (user) aplikasi MyPertamina juga bertambah sebanyak 4 juta dalam waktu 4 hari dari berbagai daerah di Indonesia. Selain itu, nantinya untuk menunjukkan QR Code tidak perlu melalui aplikasi MyPertamina melainkan bisa dicetak di kertas atau menjadi kartu dan ditunjukkan saat mau mengisi BBM.

“Besarnya antusiasme untuk menjadi pengguna MyPertamina menunjukkan para pengguna kendaraan bermotor antusiasme dengan langkah yang dilakukan Pertamina,” ungkap Irto.

Untuk mempermudah pendaftaran, bagi masyarakat yang tidak memiliki handphone, dapat datang ke booth pendaftaran yang telah disediakan di SPBU Pertamina. Terdapat petugas yang akan membantu masyarakat mendaftar secara langsung. (RI)