JAKARTA – PT Pertamina (Persero) akan meningkatkan penetrasinya terhadap bisnis kendaraan listrik yang kini sedang dikembangkan di dunia termasuk Indonesia. Manajemen optimistis bisa terjun ke bisnis kendaraan listik lantaran memiliki infrastruktur yang bisa dioptimalkan untuk penetrasi EV serta memiliki data segmentasi karakteristik, mobilitas, dan kemampuan membeli.

Selain itu, Pertamina juga memiliki lebih dari 7.400 SPBU, 6.100 Pertashop, dan 63.000 outlet LPG. Pertamina juga siap berkolaborasi dengan pihak lain dari berbagai negara untuk mengembangkan baterai EV dan mengoptimalkan infrastruktur yang dimiliki.

Nicke Widyawati, Direktur Utama Pertamina, mengungkapkan manajemen Pertamina bertekad untuk terus berperan secara signifikan dalam mengembangkan ekosistem baterai kendaraan listrik di Indonesia dengan mengoptimalkan sumber daya di dalam negeri.

“Kami yakin dengan cadangan nikel di Indonesia, kami bisa memproduksi baterai dan meningkatkan penetrasi EV,” Nicke dalam keterangannya, Minggu (22/1).

Pertamina kata Nicke mengajukan rekomendasi kebijakan untuk mempercepat pengembangan ekosistem kendaraan listrik (EV) melalui Gugus Tugas Energi, Keberlanjutan dan Iklim B20 (Business 20-Task Force Energy, Sustainability, and Climate / B20-TF ESC).

“Kami mengusulkan beberapa rekomendasi kebijakan dan aksi kebijakan, terutama bagaimana mempercepat penetrasi EV di setiap negara,” ujar Nicke.

rekomendasi kebijakan tersebut antara lain percepatan penggunaan energi berkelanjutan, memastikan transisi yang adil dan terjangkau, serta meningkatkan ketahanan energi.

Untuk mempercepat penggunaan energi berkelanjutan, kata Widyawati, Pertamina menargetkan efisiensi energi, dengan elektrifikasi menjadi faktor penentu keberhasilan.

“Ada target efisiensi energi sisi permintaan, bagaimana mengelola efisiensi energi dari sisi permintaan, dan kami percaya elektrifikasi menjadi faktor kunci keberhasilan,” katanya.

Selain itu, Nicke juga menyoroti perlunya pembiayaan, terutama dari negara maju, mengingat transisi energi ke energi terbarukan membutuhkan investasi modal yang sangat besar. Sehingga diperlukan dukungan investasi dari negara maju.

Lalu, rekomendasi kebijakan kedua, adalah perlunya memastikan transisi yang adil dan terjangkau. Dalam rekomendasi tersebut, Nicke menyoroti perlunya mempersiapkan transisi yang berkeadilan dari sektor yang terdampak transisi energi terhadap sektor terkait. Ia menyebutkan perlunya memastikan praktik berkelanjutan dalam akses mineral untuk membangun infrastruktur energi baru yang bersih dan rendah karbon, termasuk kendaraan listrik.

Lalu rekomendasi ketiga adalah perlunya peningkatan ketahanan energi. “Kami membutuhkan kerangka kerja dan regulasi seperti insentif untuk mempromosikan dan mengakselerasi ekosistem EV,” kata Nicke. (RI)