JAKARTA – Upaya pemerintah untuk melistriki 12.659 desa tertinggal menuju terwujudnya rasio elektrifikasi 100% pada 2020 melalui  Program Indonesia Terang (PIT) dinilai tidak dapat terwujud apabila hanya mengandalkan program yang dicanangkan PT PLN (Persero) selaku BUMN yang bergerak di sektor kelistrikan.

Rida Mulyana, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, mengatakan semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan PIT harus membuat terobosan.

“Dengan hanya mengandalkan program PLN, tidak akan cukup untuk mengejar ketertinggalan daerah Timur,” kata Rida.

Menurut Rida, saat ini pemerintah terus mempersiapkan teknis pelaksanaan PIT termasuk soal pengumpulan dana investasi.

Maritje Hutapea, Direktur Aneka Energi Baru Terbarukan Kementerian ESDM, sebelumnya mengatakan Program Indonesia Terang yang dicanangkan pemerintah melalui Kementerian ESDM diproyeksikan membutuhkan dana mencapai Rp 100 triliun. Dana tersebut untuk mengembangkan pembangkit listrik yang diprioritaskan berbasis energi terbarukan yang tersedia di wilayah setempat.

Maritje menjelaskan, nantinya investor akan membangun pembangkit listrik dan dijual kepada perusahaan  yang  dibentuk sebagai pengelola. Saat ini, Kementerian ESDM sedang melakukan koordinasi, identifikasi, dan lain-lain.

PIT di dikembangkan di daerah-daerah terisolasi/terpencil dimana daerah tersebut masih sulit dijangkau jaringan PLN dalam waktu yang lama, yang tidak tersambung ke jaringan PLN. Diawali di 6 provinsi di Indonesia bagian Timur yaitu NTB, NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat.(RA)