JAKARTA – Masalah pendanaan dan investasi untuk pembangunan instalasi pembangkit listrik energi baru terbarukan (EBT) di daerah-daerah yang belum terlayani hingga kini masih menjadi tantangan.

Rida Mulyana, Direktur Jenderal EBT dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengatakan dalam pendanaan ini, peran investasi swasta sangat diharapkan untuk memenuhi target Program Indonesia Terang (PIT).

“Selama ini PIT masih mengandalkan APBN, kita sadari kalau hanya andalkan APBN tidak mungkin. Tapi memang Indonesia Timur dari sisi keekonomian belum menarik untuk private sector, sehingga perlu kehadiran negara, atau kalau bisa BUMN,” kata Rida pada acara lokakarya Program Indonesia Terang di Jakarta, Selasa (8/11).

Menurut Rida, untuk dapat menarik investasi swasta diperlukan upaya dan kerja keras dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah (pemda) untuk menciptakan iklim investasi yang baik dan instrumen yang menjadi daya tarik bagi investor, sesuai dengan kewenangan instansi-instansi tersebut, serta kerja sama setiap instansi dan institusi untuk mewujudkan iklim investasi yang menarik.

Sebagai tahap awal, PIT akan difokuskan pada wilayah Indonesia Timur, seperti Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Program ini menargetkan 10.300 desa terlistriki pada 2019, sehingga rasio elektrifikasi 97% tercapai.

“Keberhasilan implementasi program elektrifikasi ditentukan faktor kepemimpinan dan koordinasi yang kuat dari instansi pemerintah dan perusahaan milik negara. Misalnya, dengan mengintegrasikan elektrifikasi desa ke rencana pembangunan negara serta mengalokasikan dana yang cukup besar dari anggaran nasional untuk tujuan tersebut,” tandas Rida.(RA)