JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat menyatakan dukungan terhadap program government drilling untuk pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panasbumi (PLTP) di Jailoloyang ditaksir memiliki potensi secara ekuivalen 40-60 Mega Watt (MW).

James Uang, Bupati Halmahera Barat, berharap program government drilling yang akan dilakukan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan PT Geo Dipa Energi (Persero) dapat segera direalisasikan. Pengembangan tersebut berpotensi memberikan dampak positif bagi pembangunan di Halmahera Barat.

“Proyek ini sudah ditunggu lama oleh masyarakat Halmahera Barat. Dengan kondisi listrik yang sering mengalami pemandaman, maka ini menjadi solusi,” kata James, baru-baru ini.

Menurut dia, program government drilling akan memiliki efek ganda disamping mengatasi permasalahan pemadaman listrik bagi masyarakat juga akan menarik minat pihak swasta.

Selama ini, kata James, pihak swasta kerap mempermasalahkan jaringan listrik di wilayahnya. “Kalau Geo Dipa sudah eksplorasi dan sudah berfungsi, pasti banyak investor yang masuk ke Halmahera Barat, karena masalah listrik sudah ada solusinya,” kata James.

Harris, Direktur Panas Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE) Kementerian ESDM, mengatakan rencana pengembangan panas bumi di Jailolo harus pula mempertimbangkan demand listrik yang dihasilkan tersebut. Penciptaan demand bisa dilakukan dengan mengelola yang sudah ada, ataupun menciptakan yang baru.

Harris menambahkan, keberadaan PLTP di Jailolo juga dapat mengurangi penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD). Penggunaan PLTD membutuhkan biaya hingga Rp3.900 per KWh, atau mungkin lebih di tempat-tempat tertentu.

“Jika panas bumi masuk dengan harga yang tidak sampai Rp3.900 dengan kehandalan yang tinggi, pasti disana akan lebih memilih PLTP,” kata Harris.

Harris menekankan PLTP lebih stabil jika dibanding dengan kehandalan pembangkit listrik yang bersumber dari energi terbarukan lainnya. Menurutnya, tingkat kehandalan PLTP bisa mencapai 95% setiap tahunnya, sementara PLTS hanya sekitar 22%, PLT Bayu 35-40%, dan hydro seitar 65%. “Jadi tidak mendekati 100% seperti panas bumi,” kata dia.

Program government drilling merupakan saah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk dapat menurunkan risiko pengusahaan panas bumi, khususnya pada tahap eksplorasi. Program tersebut telah ditugaskan pemerintah kepada PT SMI sebagai pengelola pembiayaan, Geo Dipa sebagai pelaksana teknis pengeborannya, serta PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero/PII) sebagai pendukung penjaminan.

Mohammad Ghozie Idra Dalel, Direktur Pengembangan Proyek dan Jasa Konsultasi PT SMI, mengatakan program government drilling merupakan bentuk kerjasama dan sinergi antara Special Mission Vehicle (SMV) di bawah pembinaan Kementerian Keuangan untuk mendukung aktivitas panas bumi. Di mana dalam program tersebut, pemerintah mengambil resiko yang paling besar di sektor panas bumi, yaitu eksplorasi.

Riki Firmandha Ibrahim, Direktur Utama Geo Dipa, mengatakan Geo Dipa sebagai perpanjangan tangan pemerintah, siap mensukseskan program tersebut demi menyediakan energi listrik yang bersumber dari energi bersih yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. “Kami siap mendukung program-program pemerintah, tidak hanya di Halmahera,” kata Riki.(RA)