JAKARTA – Pemerintah memproyeksikan produksi batu bara 2019 turun dibanding target Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) tahun lalu. Berdasarkan data yang masuk ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), produksi batu bara tahun ini diperkirakan 479,84 juta ton, dibawah target RKAB 2018 sebesar 485 juta ton.
Di sisi lain, kewajiban penyaluran di dalam negeri (Domestic Market Obligation/DMO) 2019 diperkirakan sebanyak 128,04 juta ton atau mencapai 26,68% dari rencana produksi.
Bambang Gatot Ariyono, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM, mengatakan perkiraan DMO tahun ini merupakan estimasi dari pengajuan produksi yang telah disampaikan perusahaan batu bara. Peningkatan DMO didorong kenaikan konsumsi pembangkit listrik dan industri lainnya.
“Pertumbuhan konsumsi PLTU pasti naik karena ada proyek 35.000 megawatt (MW). Pabrik-pabrik juga naik karena ada pertumbuhan ekonomi,” kata Bambang usai Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VII DPR, Kamis (10/1).
Alokasi batu bara dalam negeri untuk tahun ini terdiri dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sebesar 95,73 juta ton atau 74,77% dari total DMO. Pengguna lainnya yang memerlukan batu bara, antara lain industri semen sebanyak 16,16 juta ton atau 12,62%; kertas 6,21 juta ton atau 4,85%, dan metalurgi 5,41 juta ton atau 4,23%. Sisanya terbagi untuk industri tekstil, pupuk, dan briket.
Proyeksi DMO 2019 lebih tinggi dibanding kewajiban DMO tahun lalu sebesar 25% atau sebanyak 121 juta ton dari rencana awal produksi nasional sebanyak 485 juta ton. Adapun realisasi DMO sepanjang 2018 hanya mencapai 21,7% atau 115 juta ton saja.
Meskipun tidak mencapai 25%, DMO tahun lalu dianggap telah memenuhi kebutuhan batu bara dalam negeri. Pasalnya, realisasi penyerapan dari sektor kelistrikan dan industri lainnya masih kurang dari 100%.
Menurut Bambang, pasokan berlebih bagian dari strategi pemerintah yang mematok DMO sengaja dilebihkan. “Jadi biar tidak mencapai target bukan berarti kebutuhan tidak terpenuhi, karena ini semua terpenuhi termasuk untuk PLN,” kata Bambang.(RI)
Komentar Terbaru