Presiden Joko Widodo saat meresmikan pengoperasian PLTB Sidrap, Sulawesi Selatan.

SIDRAP – Pemerintah menjamin akan terus mendorong penggunaan energi baru terbarukan (EBT) hingga nantinya menjadi mayoritas dalam penggunaan energi di masa depan. Presiden Joko Widodo mengakui saat ini pengembangan EBT masih membutuhkan biaya cukup besar. Kedepan dengan makin banyaknya kompetisi dari para pengembang, harga teknologi dan biaya pengembangan EBT akan turun dengan sendirinya.

EBT jelas akan semakin murah dari penggunaan energi fosil lantaran sumber energi yang digunakan gratis, berbeda dengan PLTU yang membutuhkan batu bara dan harus di beli PT PLN (Persero) setiap hari.

“Investasi seperti ini (EBT) awalnya tinggi, tetapi semakin lama makin murah. Semakin murah misalnya supply untuk PLTU itu setiap hari harus dibakar yang namanya batu bara. Ini tidak dan dengan supply yang semakin besar pembangkit listrik baru akan selesai itu akan memberikan sebuah kompetisi yang baik sehingga harga akan semakin turun,” kata Presiden Joko Widodo di Sidrap, Sulawesi Selatan, Senin (2/7).

Menurut Presiden, jika konsisten dikembangkan maka EBT dipastikan bisa menghasilkan listrik dengan harga murah. Serta akan berdampak langsung pada pertumbuhan industri dan ekonomi nasional nantinya.

“Penurunan harga listrik kami harapkan akan memberikan sebuah daya saing, terutama industri dengan negara lain, arahnya seperti ke sana,” kata Jokowi.

Presiden mengatakan tanda-tanda kompetisi diantara pengembang sudah semakin terlihat dengan banyaknya tawaran investasi yang masuk ke pemerintah. Untuk itu tinggal masalah waktu saja hingga penurunan harga dan biaya EBT terjadi.

Untuk itu, pemerintah tidak perlu memberikan insentif bagi para pengembang EBT.

“Saya kira yang antre di bidang ini masih banyak kok ya ngapain harus diberi insentif yang antri saja banyak,” kata dia.

Menurut Jokowi, salah satu kunci utama kesuksesan pengembangan EBT bukanlah di insentif akan tetapi pada izin usaha yang harus bisa disederhanakan. “Izinnya saja masih ruwet itu yang perlu diselesaikan supaya mudah supaya gampang,” ungkap Presiden.

Presiden pun meminta jajarannya untuk bisa mengatasi masalah tersebut karena potensi EBT yang dimiliki Indonesia masih sangat besar. Jokowi mencontohkan potensi pada panas bumi yang kapasitasnya mencapai 29 ribu megawatt (MW), namun baru dimanfaatkan sekitar 2.000 MW.

Pemangkasan izin dan kemudahan berbisnis bukan hal mustahil untuk mewujudkan target porsi energi mix EBT sebesar 23% pada 2025.

“Kami juga memiliki Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dengan potensi besar, oleh sebab itu ke depan sesuai target 23% di 2025 diharapkan bisa diselesaikan,” tandas Jokowi.(RI)