JAKARTA – Pemerintah gencar mengembangkan Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Namun pertumbuhannya tetap tidak terlalu signifikan.

Rida Mulyana, Direktur Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengungkapkan porsi bauran EBT dalam energi mix yang tercatat sejauh ini baru 7,7%.

“Bauran EBT yang saya catat 7,7%. Ini bergeraknya lambat. Tahun lalu 7%,” kata Rida saat ditemui di Pertamina Energy Forum, Jakarta, Selasa (12/12).

Hingga akhir 2017 bahkan penambahannya paling tidak akan sangat sedikit, karena belum ada proyek EBT yang akan on stream atau rampung pada dalam waktu dekat, sehingga paling tidak sampai akhir tahun porsi EBT hanya sekitar 7,8%.

Menurut Rida, baru Pembangkit Listrik Tenaga Banyu (PLTB) Sidrap di Sulawesi Selatan yang akan rampung paling tidak di awal 2018. “PLTB Sidrap Januari atau Desember kan lagi percepatan. Sampai tahun depan 8,5% – 9%” tukas dia.

Rida masih optimistis dalam realisasi porsi EBT energy mix nasional. Dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) porsi EBT dipatok 23% pada 2025. Target itu harus bisa direalisasikan karena sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014, evaluasi capaian EBT baru bisa dievaluasi setiap lima tahun. Jadi sampai saat ini pemerintah masih meyakini target tersebut harus bisa dikejar.

“Walau dibilang ambisius tidak bisa dievaluasi. Karena ini ada di PP, itu ngunci tidak boleh dievaluasi selama 5 tahun diterbitkan dari 2014 jadi 2019. Baru PP bisa dievaluasi,” ungkap dia.

Untuk masalah komitmen, Rida menegaskan tidak perlu diragukan karena pemerintah telah memandatangani Paris Agreement yang mengamanatkan adanya penurunan emisi.

Kalaupun ada tantangan berat yang akan dihadapi adalah dari sisi pendanaan proyek EBT. Namun demikian Dia meyakini biaya tersebut makin lama akan makin kompetitif seiring dengan perkembangan teknologi dan transisi yang terus dilakukan.

Kedepan pemerintah juga akan mencoba mengkaji sistem pendanaan baru sehingga bisa mengakomodir berbagai rencana pengembangan pembangkit EBT.

“Ini kita terus cari mekanismenya, ada Kredit Usaha Rakyat (KUR), ada namanya dana yang digunakan untuk tutup gap kayak yang panas bumi dilakukan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Ini pemerintah lagi kajian,” tandas Rida.(RI)