JAKARTA – PT Pertamina (Persero) menggandeng Polri untuk ikut mengawal dan mengawasi pengerjaan mega proyek kilang baik itu Refinery Development Master Plan (RDMP) atau pengembangan kilang maupun pembangunan kilang baru.

Nicke Widyawati, Direktur Utama Pertamina,  mengungkapkan membangun kilang bukan perkara mudah. Itu sebabnya Indonesia sudah lama tidak memiliki kilang baru.

“Oleh karena itu kami membutuhkan dukungan dari banyak pihak, tidak terkecuali pihak kepolisian untuk menjaga keamanan dan proses yang lebih transparan,” kata Nicke,. Rabu (12/8).

Sejauh ini ada lima proyek kilang Pertamina. Empat proyek merupakan proyek pemgembangan yakni kilang Balikpapan, Cilacap, Balongan, Dumai serta satu kilang minyak baru yakni kilang Tuban.

Selain untuk mengawal proses pembangunan kilang Polri juga akan ikut mengawal proses pengadaan minyak mentah atau impor minyak yang dilakukan oleh Pertamina.

Proses pengadaan proyek pembangunan, pengembangan dan operasional kilang dalam negeri yang ditangani PT Kilang Pertamina Internasional (KPI).

Ignatius Tallulembang, CEO PT Kilang Pertamina Internasional menjelaskan, dalam penyelesaian proyek dan operasional perusahaan, Pertamina berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip kejujuran, kehati-hatian dan transparansi. Untuk itu, Pertamina melibatkan Bareskrim Polri guna melaksanakan pengawasan dan asistensi dalam proses pengadaan proyek pembangunan, pengembangan dan operasi kilang minyak dan petrokimia.

“Tujuan kerja sama ini untuk semakin meningkatkan koordinasi dan sinergi antara Pertamina dengan Polri yang selama ini telah berjalan dengan baik. Dengan sinergi ini seluruh proses pengerjaan proyek bisa dilakukan tanpa kekhawatiran dan ragu-ragu sehingga semuanya bisa selesai sesuai target,” ungkap Tallulembang.

Komjen Pol. Listyo Sigit Prabowo, Kabareskrim Polri, mengatakan pengawalan akan dilakukan dengan ketat sehingga seluruh kegiatan dari program besar Pertamina dapan berjalan dengan baik, efisien, tepat waktu dan lancar.

“Tentunya kebijakan pemerintah yang diwajibkan Pertamina, merupakan kewajiban bagi Kepolisian Indonesia,  khususnya Bareskrim Polri untuk melakukan pengawalan terhadap terselenggaranya pembangunan kilang di Indonesia,” tegas Sigit.(RI)