JAKARTA – Kebijakan yang ditetapkan PT PLN (Persero), badan usaha milik negara (BUMN) yang bergerak di sektor ketenagalistrikan, dinilai perlu dikoreksi. PLN diminta memperhitungkan antara disparitas lajunya kebutuhan dan pertumbuhan masyarakat dengan kemampuan membangun pembangkit dan jaringan baru, terutama di daerah-daerah baru terisolasi tertinggal.

“Akibatnya, terjadi kesenjangan antara energi listrik yang dibutuhkan masyarakat dengan yang mampu disediakan. Misalnya di Kaltara hanya 53% listrik yang mampu disediakan. Jadi masih banyak daerah yang gelap,bahkan byar-pet. Di Kaltara byar-pet listriknya terjadi di Nunukan, bahkan ibukota Tanjung Selor. Akhirnya masyarakat mencaci maki, mereka tidak tahu siapa yang harus dicaci maki,” kata Irianto Lambrie, Gubernur Kalimantan Utara dalam acara diskusi di Jakarta, Minggu (23/10).

Irianto berharap PLN bisa kolaborasi dengan swasta, perbankan, untuk fokus berinvestasi di sektor ketenagalistrikan. Ke depannya, Kalimantan Utara (Kaltara) direncanakan menjadi provinsi yang berbasis konservasi dengan mengandalkan air sebagai sumber energi listrik.

“Kaltara akan kembangkan PLTA besar-besaran. Krisis listrik sangat parah, setiap hari dapat aduan dari masyarakat. Kenapa harus terjadi? Negeri sekaya ini tapi tidak mampu memberikan energi listrik untuk masyarakat.Kita sudah bayar mahal, tapi listriknya byar-pet,” katanya.

Benediktus Tambonop, Bupati Boven Digoel, menyampaikan hal senada soal pengembangan pembangkit listrik menggunakan energi selain bahan bakar minyak (BBM). Kondisi geografis dan pengembangan infrastruktur yang tidak merata menjadi kendala dalam membangun jaringan listrik di salah satu kabupaten di Papua itu.

“Sebanyak 94 kampung belum terang. Tahun 2017 kami rencanakan peningkatan sumberdaya listrik tenaga air dan surya dengan bantuan dari pusat,” ujarnya.

Alihudin Sitompul, Direktur Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, menegaskan kehadiran pemerintah adalah mutlak untuk menjamin ketersediaan energi listrik di seluruh wilayah Indonesia.

“Sebulan lalu kami sudah kumpulkan seluruh Kepala Dinas Provinsi untukdilatih menyusun rencana umum ketenagalistrikan daerah (RUKD), sehingga nantinya bahan RUKD bisa kami komunikasikan dalam penyusunan rencana umum ketenagalistrikan oleh PLN,” tandas Alihudin.(RA)