JAKARTA – PT PLN (Persero) dan PT Sarana Multi Infrastruktur/SMI (Persero) menjalin kerja sama untuk merealisasikan target pemerintah sesuai PP 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional, yaitu tercapainya bauran EBT sebesar 23% pada 2025. Sinergi kedua BUMN itu ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) kerja sama pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT) berbasis platform SDG Indonesia One, Kamis, (14/5).

“Kerja sama ini bagi PLN dan SMI adalah implementasi dari inisiatif strategis kedua perusahaan,” kata Sinthya Roesly, Direktur Keuangan PLN, Sabtu (16/5).

Hal ini juga bagian dari partisipasi Indonesia dalam agenda 2030 yang dicanangkan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk mencapai 17 (tujuh belas) target pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDG) dimana salah satu targetnya adalah energi yang terjangkau dan bersih (Affordable and Clean Energy), yakni memastikan tersedianya akses ke energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern bagi semua orang pada tahun 2030. Selain itu, target penurunan gas rumah kaca adalah sebesar 29% pada 2030, dimana sektor energi ditargetkan berkontribusi sebesar 314 juta ton gas karbondioksida (CO2).

Dalam upayanya mencapai target SDG, pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah membentuk platform “SDG Indonesia One” untuk memobilisasi sumber daya keuangan publik dan swasta melalui skema pembiayaan bersama untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur yang terkait dengan pencapaian SDG, termasuk proyek pengembangan EBT pada sektor ketenagalistrikan.

PLN juga telah meluncurkan program Transformasi PLN yang salah satunya adalah inisiatif Green dimana PLN akan mendorong dan mempercepat eksekusi program EBT di Indonesia, April 2020.

Di lain pihak, SMI mengimplementasikan platform SDG Indonesia One, yang mencakup empat jenis pilar, yaitu fasilitas pengembangan, fasilitas de-risking, fasilitas pembiayaan, dan dana ekuitas. Karakteristik skemanya sesuai untuk kebutuhan pengembangan EBT di Indonesia yang selama ini menemui beberapa kendala, antara lain tingginya risiko ekplorasi dan pengembangan, bankability proyek, skema tarif dan skema pembiayaan proyek.

Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) Tahun 2019-2028, rencana penambahan kapasitas pembangkit EBT adalah sebesar 16.765 GW, di antaranya sebesar 3.459 MW akan dilaksanakan oleh PLN. Dari jumlah tersebut, dengan kerjasama PLN dan PT SMI ini direncanakan akan dibangun pembangkit EBT sebesar 1.403 MW, terdiri atas PLTA sebesar 904 MW, PLTP sebesar 360 MW, PLTB sebesar 100 MW, PLTM sebesar 38,2 MW dan PLTS sebesar 1,3 MW. Mayoritas kapasitas (55,5%) pembangkit EBT akan dibangun di wilayah Indonesia Timur (783 MW) yang sangat kaya dengan potensi EBT, dengan rincian di wilayah Maluku Papua sebesar 111 MW, Nusa Tenggara sebesar 25 MW, Kalimantan sebesar 496 MW dan Sulawesi sebesar 146 MW. Total nilai pembangunan proyek pembangkit EBT tersebut diperkirakan sebesar US$4,29 milyar atau sekitar Rp64,35 triliun. Sebagai pilot project kerjasama PLN dan PT SMI, direncanakan terdapat 3 (tiga) proyek yang akan dieksekusi pada tahun 2020, yakni Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi, Pembangkit Listrik Tenaga Air dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu.

“Sinergi PLN dan SMI sangat tepat dilakukan untuk mendorong tercapainya target pemerintah untuk SDG energi yang terjangkau dan bersih,” tandas Sinthya.(RA)