JAKARTA– PT PLN Batubara, anak usaha PT PLN (Persero) di sektor pertambangan batubara, mengakuisisi sebanyak 51% saham PT Banyan Koalindo Lestari (BKL), anak usaha PT Atlas Resources Tbk (ARII), emiten tambang batubara, yang memiliki izin usaha pertambangan batubara di Rawas Ilir, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan seluas hampir 11 ribu hektare. Atlas akan memberikan fasilitas pendanaan kepada PLN Batubara untuk mengakuisisi BKL.

Lidwina S Nugraha, Direktur dan Sekretaris Perusahaan Atlas Resources, mengatakan kesepakatan pengambilalihan saham BKL dilakukan oleh PT Optima Persada Energi dan PT Aquela Pratama Indonesia pada Selasa (9/1), perusahaan pengendali Atlas Resources sekaligus pemegang saham BKL. “Optima Persada dan Aquela Pratama masing-masing memiliki 99,99% dan 0,01% saham di BKL,” ujar Lidwina dalam keterbukaan informasi perseroan ke Bursa Efek Indonesia, Kamis (10/1).

Lidwina mengatakan, pengambilalihan saham baru BKL oleh PLN Batubara akan menyebabkan perubahan pengendalian di dalam BKL. PLN Batubara akan menjadi pemegang saham kendali BKL serta menyebabkan terbaginya klasifikasi saham di dalam BKL, yaitu menjadi Saham Seri A dimiliki oleh Optima dan Aquela dan Saham Seri B dimiliki oleh PLN Batubara.

Lidwina menyatakan, pada 24 Agustus 2018, Atlas Resources setuju memberikan pendanaan kepada PLN Batubara terkait inevstasi yang akan dilakukan anak usaha PLN tersebut pada perusahaan terkendali Atlas. Pendanaan akan diberikan oleh Atlas pada tanggal efektifnya PLN Batubara sebagai pemegang saham pada perusahaan terkendali Atlas, salah satunya BKL, dengan ditekennya akta pengambilalihan saham BKL pada 8 Januari 2019.

“Masuknya PLN Batubara sebagai pemegang saham pada BKL, akan meningkatkan sinergi dan mengembangkan pertumbugan grup Atlas,” ujarnya.

Lidwina menjelaskan, pemberian pendanaan Atlas kepada PLN Batubara akan lebih memberikan kepastian kinerja dan kelangsungan operasional yang dilaksanakan oleh PLN Batubara. Hal ini pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan Atlas secara konsolidasi.

Atlas memiliki izin usaha pertambangan di sejumlah daerah antara lain di Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan di Papua. Namun, kinerja keuangan perusahaan hingga semester III 2018 belum terlalu moncer karena masih merugi. (RA)