JAKARTA – PT PLN (Persero) mengalokasikan anggaran khusus untuk mengejar target rasio elektrifikasi nasional, khususnya untuk  mengalirkan listrik ke desa yang sama sekali  ataupun belum maksimal mendapat pasokan listrik.

Syofvi Roekman, Direktur Perencanaan PLN, mengatakan pada 2018 perseroan menganggarkan Rp15,9 triliun dari keseluruhan total investasi Rp 120 triliun guna penyediaan listrik di berbagai desa di pelosok tanah air.

“Dalam kajian kami desa yang belum mendapat pasokan listrik ternyata ada 3.660 desa. Itu dibutuhkan dana Rp15,9 triliun hanya untuk listrik desa,” kata Syofvi usai diskusi bertajuk Energy Talk di Jakarta, Selasa (6/3).

Menurut Syofvi, kebutuhan dana yang besar itu mengingat kondisi dan medan untuk mengakses masyarakat dan penyediaan fasilitas listriknya sangat sulit. Jika di Pulau Jawa untuk memasang instalasi listrik hanya butuh biaya sekitar Rp1,5 juta hingga Rp2 juta, maka di daerah pelosok kebutuhan dananya bisa mencapai Rp100 juta – Rp200 juta.

Seiring investasi yang besar, kondisi keuangan PLN harus dijaga. Pasalnya sejak 2015 program listrik desa, pembangunan transmisi yang semula masih ditanggung Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dialihkan seluruhnya menjadi program PLN. Kala itu APBN mengalokasikan anggaran sebesar Rp4 triliun untuk meningkatkan rasio elektrifikasi di wilayah pelosok.

Total subsidi listrik kala itu mencapai Rp 100 triliun, namun kini jatah subsidi hanya tinggal setengah. “Dana subsidi 2018, Rp 47 triliun dan Rp 5 triliun carry over. Itu sangat jauh berkurang,” ungkap Syofvi.

Penyediaan listrik bagi desa melalui berbagai kombinasi pembangkit listrik berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT) dan energi fosil berupa Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD).

“Kalau kami negatif keuangannya bagaimana kami bisa investasi. Pada 2018 kebutuhan untuk listrik desa dengan PLTMH dengan Solar PV, Biomass, atau perluasan jaringan butuh dana hampir Rp16 triliun hanya untuk desa,” papar Syofvi.

Ignasius Jonan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengungkapkan pada tahun ini pemerintah menargetkan rasio elektrifikasi nasional mencapai 97,5%. Jika tidak ada halangan dan dipercepat, maka bukan tidak mungkin pada 2019 rasio bisa mencapai hampir 100%.

“Tahun ini 97,5%. kami revisi. Kalau kalian tanya ini bisa tercapai enggak? Saya yakin kalau speed-nya bagus akhir 2019 menjadi 99,99%,” kata Jonan.

Untuk mengejar target tersebut Jonan menyadari tidak hanya mengandalkan PLN, berbagai program pemerintah juga telah dilakukan diantaranya dengan penerapan Home Solar System (HSS).

Jonan mengatakan pada tahun-tahun sebelumnya pemerintah sudah fokus untuk penyediaan listrik. Kini saatnya untuk meningkatkan konsumsi listrik masyarakat karena berbagai fasilitas pembangkit listrik sudah mulai dibangun dan siap untuk beroperasi. “Tahun 2017 konsumsi listrik per kapita di atas 1.000 KWh. Dan pada 2019 diproyeksikan 1.250 KWh,” tandas Jonan.(RI)