JAKARTA – PT PLN (Persero) kembali meminta suntikan dana dari Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp10 triliun pada  2023. Dana tersebut akan digunakan untuk mendorong rasio elektrifikasi nasional mencapai 100% dan juga untuk meningkatkan keandalan pasokan listrik.

Darmawan Prasodjo, Direktur Utama PLN, menyambut baik adanya dukungan Komisi VI DPR RI atas PMN ini lantaran upaya untuk bisa membuat akses listrik yang merata bagi seluruh masyarakat perlu terus dilakukan.

“PMN ini akan direalisaskan untuk mewujudkan keadilan di sektor energi bagi seluruh rakyat, dengan menyediakan kelistrikan di daerah-daerah 3T (Tertinggal, Terluar, Terdepan),” ujar Darmawan, saat Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (15/6).

Dari PMN sebesar Rp10 triliun ini akan dialokasikan sebanyak Rp2 triliun untuk mengoptimalkan pasokan listrik di Jawa Madura Bali dengan pembangunan infrastruktur.

Lalu, sebanyak Rp4,5 triliun akan dialokasikan PLN untuk membangun transmisi yang menghubungkan PLTA ke daerah terpencil di wilayah Kalimantan. PLN pun menganggarkan Rp3,5 triliun untuk membangun pembangkit energi baru terbarukan (EBT) berbasis PLTM, PLTA dan PLTMG dan transmisi yang menghubungkan kelistrikan di wilayah terpencil.

Darmawan menjelaskan saat ini infrastruktur ketenagalistrikan yang digunakan untuk melayani daerah-daerah 3T membutuhkan biaya investasi per pelanggan yang sangat tinggi. Investasi yang dibutuhkan mencapai Rp25-45 juta per pelanggan. Dia  menilai ini membuat pengembangan infrastruktur kelistrikan menjadi tidak feasible.

“Untuk itu, kehadiran PMN ini hadir sebagai pengejawantahan keadilan, di mana PLN membangun infrastruktur energi di seantero nusantara, terutama daerah tertinggal, terpencil dan merupakan pengejawantahan kedaulatan RI di perbatasan antarnegara,” ujar Darmawan.

Sementara itu, kucuran PMN sejak 2020 sudah diserap oleh PLN mencapai Rp4,7 triliun hingga triwulan pertama tahun ini. Realisasi ini mencapai 95% dari total dana PMN yang telah diterima oleh PLN.

Sedangkan untuk realisasi PMN  2021 hingga triwulan pertama tahun ini sudah terserap Rp4 triliun atau 80% dari total dana PMN yang sudah diterima.

“Dalam rangka meningkatkan rasio elektrifikasi dan mempercepat transisi energi dengan menyasar pengembangan Pembangkit Listrik yang bersumber dari sumber daya alam setempat dan pengembangan jaringan transmisi untuk perluasan pelayanan listrik desa,” ujar Darmawan.

Dalam peningkatan rasio elektrifikasi dan pencapaian energi berkeadilan untuk seluruh masyarakat Indonesia, hingga tahun ini PLN sudah melakukan aksi korporasi sebesar Rp196,8 miliar untuk mendukung terciptanya rasio elektrifikasi 100%.

Saat ini, PLN mencatat realisasi rasio elektrifikasi sudah mencapai 99,5%, dimana untuk bisa mencapai 100% masih membutuhkan tambahan biaya sebesar Rp17,96 triliun dengan rincian untuk wilayah Jawa Madura Bali sebesar Rp2,03 triliun. Sumatera dan Kalimantan membutuhkan Rp9,93 triliun, Wilayah Sulawesi Maluku Nusa Tenggara dan Papua membutuhkan Rp6 triliun.(RI)