JAKARTA – PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) sebagai Subholding Gas Pertamina optimis melanjutkan penugasan program pengembangan Jaringan Gas Rumah Tangga (jargas).

Saat ini, PGN mengelola infrastruktur jargas sebanyak 820.614 Sambungan Rumah (SR) yang tersebar pada 18 provinsi, di 74 kabupaten dan kota. Kontribusi jumlah SR tersebut setara dengan penurunan subsidi LPG sebesar Rp. 1,7 triliun.

Laode Sulaeman, Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Kementerian ESDM mengungkapkan bahwa saat ini konsumsi LPG nasional mencapai 8,05 juta Metrik Ton (MT) pada tahun 2023 dan diproyeksikan menjadi 8,03 juta MT di tahun 2024. Tahun 2025 akan menjadi 8,17 juta MT. Meningkatnya konsumsi LPG akan menambah beban subsidi tahunan untuk LPG. Selain itu menjadi penting untuk dilakukan pengendalian, karena lebih dari 70% kebutuhan LPG Nasional dipenuhi melalui sumber impor. Oleh karena itu pengendalian konsumsi LPG melalui pengalihan konsumen LPG ke jargas menjadi sangat penting dan mendesak.

“Ternyata apabila masyarakat banyak menggunakan gas melalui jargas, dapat mengurangi konsumsi LPG subsidi dan juga mengontrol beban impor LPG,” ujar Laode dalam keterangannya, Kamis (8/8).

Kementerian ESDM berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk mendukung kebijakan pembangunan jargas di berbagai daerah serta dengan Kementerian PUPR untuk mengintegrasikan pembangunan jargas dengan perumahan. Selain itu juga dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN untuk perihal terkait mekanisme subsidi jargas.

Bagi PGN, jargas merupakan salah satu proyek strategis dalam rencana jangka panjang perusahaan, sehingga pengembangannya akan dilakukan secara berkelanjutan. PGN juga mengupayakan berbagai inisiatif yang dapat mendukung kesinambungan jargas, diantaranya seperti Program Pengembangan Kompetensi City Gas.

“PGN tahun ini targetnya 117 ribu SR, Insya Allah akan tercapai. Dalam mencapai target tersebut memang terdapat alternatif bauran energi lain serta evaluasi internal untuk pekerjaan di lapangan. PGN juga memerlukan dukungan partner. Arahan Pak Menteri juga bahwa kita tidak bekerja sendiri tapi harus share dengan partner,” ujar Ratih Esti Prihatini, Direktur Komersial PGN.

Tantangan pengembangan jargas yang dihadapi PGN antara lain terkait keekonomian, konstruksi, keminatan pelanggan dan peningkatan pemakaian. Namun menurut Ratih PGN harus mampu menjawab tantangan tersebut dan menyelaraskan upaya peningkatan pemanfaatan gas bumi maupun tanggung jawab sebagai badan usaha.

“PGN menginginkan pembangunan jargas untuk kepentingan masyarakat sekaligus mendukung keberlanjutan bisnis perusahaan. PGN percaya bahwa dengan jargas dimasifkan dapat berdampak pada pertumbuhan core business. Apabila bertujuan memberikan value ke masyarakat, pasti valuenya akan return ke perusahaan. Namun tetap terukur secara risiko dan sustainability bisnisnya,” jelas Ratih. (RI)