JAKARTA – PT Pertamina Gas Negara Tbk (PGAS) atau PGN meminta adanya insentif khusus dari pemerintah bagi program pembangunan jaringan gas (Jargas) rumah tangga agar tetap berjalan dan bisa terus ditingkatkan. Insentif utama adalah terkait harga gas dari hulu demi bisa menjaga harga gas ke masyarakat tetap terjangkau.

M Haryo Yunianto, Direktur Utama PGN, mengungkapkan bahwa harga gas dari hulu cukup krusial untuk bisa mengakselerasi program jargas. “Dalam jargas rumah tangga kami minta dukungan untuk bisa dapatkan harga hulu US$4,72 per MMBTU maksimal karena industri aja bisa dapat harga itu, masa ke masyarakat ngga dapat ini yang kami mohon dukungan,” kata Haryo disela rapat antara Komisi VI dengan PT Pertamina (Persero), Selasa (31/1).

Hingga saat ini total sambungan jargas yang dikelola oleh PGN mencapai 982.360 sambungan rumah tangga (SR) terdiri dari jargas yang dibangun oleh biaya dari pemerintah atau Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan jargas yang dibangun mandiri oleh PGN.

Menurut Haryo tahun 2022 adalah tahun terakhir negara turun tangan dalam pembangunan jargas. Untuk tahun 2023 ini pembangunan jargas tidak akan lagi menggunakan dana APBN. PGN sendiri mendapatkan penugasan untuk membangun jargas sebanyak 1 juta SR setiap tahun namun menurut Haryo kemampuan perusahaan terbatas sehingga untuk tahun ini hanya akan dibangun jargas sebanyak 400 ribu SR.

“400 ribu SR jargas tahun ini dan tahun 2024. Kenapa hanya 400 ribu, porsi kami kemampuan investasi perusahan di 400 ribu SR,” ujar Haryo.

Selanjutnya sisa jargas sebanyak 600 ribu SR akan dipenuhi melalui skema Kerja sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU). “600 ribu-nya didorong melalui KPBU melalui Kementerian ESDM dan Bappenas,” ujar Haryo. (RI)