JAKARTA – Masalah kelangkaan LPG Subsidi 3 kg memang sudah mulai reda. Ini tidak lepas dari instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto yang membatalkan regulasi baru tentang tata kelola pendistribusian LPG 3 kg.
Kelangkaan ini jelas jadi sorotan, pasalnya berakibat dengan hilangnya seorang nyawa manusia yang diduga meninggal dunia akibat kelelahan setelah mengantri LPG subsidi selama berjam-jam.
Buntut dari persoalan tersebut akhirnya dua pejabat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dicopot atau dinonaktifkan dari posisinya. Bahkan pejabat yang dicopot adalah yang mengisi posisi Direktur Jendral (Dirjen Migas). Achmad Muchtasyar yang baru saja dilantik jadi Dirjen Migas pada 16 Januari 2025 lalu sudah harus meletakan jabatannya karena diputuskan dinonaktifkan pada Senin (10/2) malam. Selain itu, ada juga Mustika Pertiwi yang juga dinonaktifkan dari posisi Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas. Posisinya memang berhubungan langsung dalam mengurus kebijakan distribusi LPG subsidi.
Berdasarkan penelusuran Dunia Energi, keduanya “dijadikan tumbal” dalam polemik distribusi LPG subsidi lantaran adanya persoalan koordinasi antara Menteri ESDM, Ditjen Migas hingga ke Pertamina.
Bahkan Bahlil Lahadalia sebagai Menteri ESDM dikabarkan tidak mengetahui pemberlakukan aturan barutentang pelarangan LPG Subsidi 3 kg sampai ke tangan pengecer. Belakangan diketahui bahwa Bahlil justru belum menerima informasi tentang penerapan aturan tersebut saat sebelum aturan tersebut diberlakukan yang diketahui ditetapkan melalui Surat Direktur Jendral Migas No.B701 MG.05/DJM/2025 bahwa TMT O1 Februari 2025 penjualan LPG 3 KG dari Pangkalan LPG 3 KG wajib 100 persen langsung ke Pengguna LPG 3 KG. Konsumen Akhir (tidak diperkenankan lagi menyalurkan ke Pengecer).
Indikasi tersebut terlihat ketika Bahlil mendapatkan pertanyaan dari awak media sesaat sebelum surat tersebut diedarkan. Bahlil justru terlihat kebingungan dan bertanya balik kepada awak media mengenai aturan tersebut.
Lemahnya koordinasi itu disinyalir jadi salah satu pemicu carut marut tata kelola pendistribusian LPG di awal tahun 2025 ini. Pemerintah memang seyogyanya menghendaki adanya perubahan pola distribusi karena pemerintah mengklaim pola yang berlangsung selama ini rawan kebocoran alias subsidi LPG justru banyak dinikmati masyarakat mampu atau subsidinya tidak tepat sasaran. Padahal uang negara puluhan triliun digelontorkan untuk membiayai subsidi tersebut.
Ambisi pemerintah untuk mengurangi subsidi agar tidak “bocor” juga tentu dipicu oleh penghematan anggaran yang diusung pemerintahan Prabowo sekarang ini. Namun demikian perubahan drastis dalam penyaluran LPG subsidi inilah yang akhirnya membuat gejolak ditengah masyarakat. (RI)
Aneh saja kalo suatu keputusan tanpa koordinasi ke atasan
Salah atasan tapi anak buah dikorbankan
Setelah dirjen migas di copot ditaruh orangnya sendiri
Sekarang warung masih kesulitan dapat suplai gas 3 kg pak Mentri dan staff nya. Masih tidak membuat perubahan
Korban berikutnya warung warung kecil yang menggantung kan hidupnya mengecer gas 3 kg
Pemerintah: Bakar lumbungnya buat ngusir tikus pemakan padi.