JAKARTA – PT Pertamina (Persero) menyatakan masih memiliki peluang untuk mengelola blok Rokan pasca kontrak PT Chevron Pacific Indonesia berakhir pada 2021. Peluang Pertamina masih terbuka, meski pemerintah melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 23 Tahun 2018 tidak lagi memberikan prioritas utama ke Pertamina untuk mengelola blok-blok yang habis kontrak (terminasi).

“Kalau Pertamina bisa memberikan proposal yang lebih bagus, bisa saja itu ke Pertamina,” ujar Syamsu Alam, Direktur Hulu Pertamina saat buka puasa bersama dengan editor media nasional di Jakarta, Senin (28/5).

Blok Rokan hingga saat ini masih menjadi salah satu penopang produksi siap jual (lifting) nasional. Sepanjang 2017, lifting blok Rokan mencapai 224,3 ribu barel per hari (bph).

Menurut Syamsu, bicara energi tidak bisa bicara korporasi saja. Energi merupakan domainnya negara. BUMN, seperti Pertamina hanya pelaku. Seluruh blok terminasi, tidak hanya Rokan yang mempunyai wewenang untuk memutuskan siapa yang mengelola adalah pemerintah melalui menteri ESDM.

“Saat kontrak berakhir, itu statusnya (blok migas) kembali ke pemerintah. Pemerintah maunya bagaimana, apakah 100% diserahkan ke Pertamina seperti 10 blok terminasi yang kemarin atau ada pertimbangan lain, ke eksisting operator misalnya, itu seluruhnya domain pemerintah,” ungkap dia.

Pemerintah sebelumnya telah menerbitkan Permen ESDM Nomor 23 Tahun 2018 tentang pengelolaan wilayah kerja migas yang berakhir kontrak kerja samanya. Poin utama permen yang diterbitkan pada 24 April 2018 tersebut adalah tidak lagi menjadi Pertamina prioritas untuk ditawarkan mengelola blok terminasi yang sebelumnya diatur dalam Permen ESDM Nomor 15 Tahun 2015. Kini pemerintah memberikan prioritas ke kontraktor eksisting untuk mengelola blok terminasi.

Syamsu mengatakan, kebijakan pengelolaan blok terminasinya sepenuhnya di pemerintah, apakah itu demi kelangsungan operasional atau apapun strategi yang dijalankan. “Tapi apakah peluang Pertamina hilang? Tidak juga,” tukas dia.

Pertamina, lanjut Syamsu, tetap berpeluang bisa mengelola blok Rokan jika proposal yang diajukan dianggap pemerintah lebih bagus. Pertamina saat ini tengah menyiapkan proposal yang secara techicically, scientifically, satisfy. Namun semua keputusan tetap di pemerintah.

“Kita bisa nawar misalnya 1.000, namun kalau ada yang bisa nawar 1.500, mungkin mereka lebih pintar dari kami atau mereka lebih berani mengambil risiko,” tandasnya.(AT)