JAKARTA – PT Pertamina (Persero), badan usaha milik negara di sektor energi terintegrasi, akan mengajukan pembenahan anak dan cucu perusahaan kepada pemegang saham, dalam hal ini Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pembenahan yang diusulkan berupa merger dan penawaran ke publik di lantai bursa atau Initial Public Offering (IPO).

Nicke Widyawati, Direktur Utama Pertamina, mengatakan kajian dan inventarisasi anak dan cucu usaha Pertamina sudah dilakukan dan hasilnya diserahkan ke para pemegang saham. Salah satu yang diusulkan adalah melakukan merger serta IPO.

“Kami sudah inventarisir ada sebagian perusahaan yang memang di luar core bisnis kami, ada 11 perusahaan yang ini akan dikonsolidasi di Kementerian BUMN , jadi Kementerian BUMN sudah membentuk klaster-klaster holding-holding dimana nanti akan dimasukkan di dalam kelompok tersebut,” kata Nicke di komplek parlemen, Jakarta, Rabu (29/1).

Nicke menjelaskan pada dasarnya anak usaha dan cucu usaha Pertamina dibentuk berdasarkan regulasi, sementara yang tidak berdasarkan regulasi dibentuk berdasarkan strategi atau blue print Kementerian BUMN. Anak atau cucu perusahaan mana saja yang akan dimerger atau IPO akan dieksekusi pada triwulan kedua tahun ini.

“Kami lakukan kajian mana yang merger mana yang kami lakukan IPO sudah kami detailkan kami sudah sampaikan ke komisaris dan juga ke pemegang saham nanti tertulis akan mulai kami lakukan corporate action ini di triwulan kedua 2020,” kata Nicke.

Nicke menjelaskan bahwa dari seluruh anak dan cucu perusahaan Pertamina hampir 80% dibentuk karena regulasi.

Anak usaha yang dibentuk berdasarkan regulasi sebagian besar untuk bisnis di sektor hulu migas, kemudian untuk power atau kelistrikan sebagai Independent Power Producer (IPP) serta perusahaan yang dibentuk untuk beroperasi di luar negeri.

“Satu karena di hulu kedua untuk power ini pun sama sebagai IPP harus dibentuk sebagai perusahaan tersendiri, ketiga adalah untuk perusahaan yang beroperasi di luar negeri. Seperti halnya kita mensuplai Timor Leste, masuk ke Filipina. Jadi 80% adalah by regulation,” papar Nicke.

Sebelumnya Erick Thohir, Menteri BUMN memang sempat meminta dilakukan kajian untuk membenahi manajemen Pertamina termasuk anak dan cucu usahanya. Pertamina sendiri diketahui memiliki 142 anak usaha dam cucu usaha.

“Saya minta juga untuk komisaris utama dan direksi utama Pertamina untuk rapat Bulan Januari 2019. Saya minta ‘mapping’ (memetakan) 142 perusahaan ini usahanya apa?,” kata Erick. (RI)