JAKARTA – Pertamina International Marketing and Distribution Pte Ltd (PIMD),  trading arm terbaru PT Pertamina (Persero)  di Singapura tidak hanya memiliki fungsi  memasarkan produk Pertamina maupun pihak ketiga di pasar internasional, namun juga akan memiliki fungsi untuk melakukan pengadaan atau procurement guna memenuhi kebutuhan dalam negeri Pertamina.

Heru Setiawan, Direktur Perencanaan Investasi dan Manajemen Risiko Pertamina, mengatakan PIMD jelas jauh berbeda dari Petral, perusahaan trading Pertamina yang pernah tersangkut skandal korupsi. Tidak hanya itu, PIMD juga tidak memiliki hubungan dengan Integrated Supply Chain (ISC).

Menurut Heru, PIMD adalah trader yang berdiri sendiri. Trader yang baru dibentuk beberapa bulan lalu itu bisa mengikuti proses tender pengadaan (procuerment) impor produk minyak ataupun gas yang biasa dilakukan oleh ISC.

“Kalau Petral kan dia melakukan procurement untuk kebutuhan Pertamina, kalau dia (PIMD) tidak. Kalau dia mau masuk (pengadaan) dia harus ikutan tender yang dilakukan oleh ISC. Jadi dia tidak dikasih otorisasi untuk melakukan procurement pengadaan, beda sama Petral,” kata Heru saat ditemui di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta, Rabu (9/10).

Heru menuturkan bahwa PIMD berbisnis layaknya perusahaan trading kebanyakan dan tidak ada kekhususan untuk hanya fokus memenuhi kebutuhan Pertamina. “Bisnisnya third party, dia beli dari tempat lain, disalurkan ke tempat lain juga, jadi tidak ada hubungannya sama Pertamina (pengadaannya). seperti perusahaan trading yang lain,” ujarnya.

Fajriyah Usman, Vice President Corporate Communication Pertamina, mengatakan bahwa PIMD berperan menangkap peluang bisnis pasar bunker Asia Tenggara, terutama di Singapura. Shipping company di Singapura kata dia lebih memilih membeli bunker dari perusahaan Singapura, karena terkait dengan tax refund. Sehingga untuk menjangkau pasar bunker di sana, Pertamina harus membentuk perusahaan di Singapura.

Target yang dipatok untuk penjualan bunker PIMD di tahap awal sekitar 60 ribu MT perbulan. Dan targetnya akan meningkat terus hingga 200.000 MT atau sekitar 5% dari market share bunker di Singapura yang sangat besar.

“Hal ini adalah bisnis yang sifatnya operasional. Ke depan. Perusahaan ini juga menggarap peluang penjualan produk lainnya langsung ke end customer di pasar internasional dengan membangun bisnis ritel dalam rangka memperkenalkan brand Pertamina secara global,” kata Fajriyah.

Ke depan, PIMD juga menggarap peluang penjualan produk lainnya langsung ke end customer di pasar internasional dengan membangun bisnis ritel dalam rangka memperkenalkan brand Pertamina secara global. PIMD juga diproyeksikan untuk dapat memasuki pasar penjualan bahan bakar ritel dan LPG di wilayah regional yakni Filipina, Thailand dan Myanmar.

“Kalau perusahaan migas lain bisa menggarap pasar kita, kenapa Pertamina tidak?” kata Fajriyah.

Fahmi Rahdy, pengamat energi dari Universitas Gadjah Mada dan mantan tim anti mafia migas, mengatakan setelah penutupan Petral, pembukaan kembali trading arm pemasaran di Singapore sangat tidak tepat. “Bahkan blunder, yang berpotensi mengundang mafia migas,” kata Fahmy.

Dia menilai modus operasi PIMD tidak jauh berbeda dengan awal pembentukan Petral yakni dengan modus operandi dilakukan dalam bidding dan blending impor BBM. Memang dalam bidding dilakukan secara on line, tetapi ada anomaly bahwa pemenang tender selalu dari National Oil Company (NOC) negara bukan penghasil minyak, seperti Thailand, Vietnam, Italia, dan Maldives. Ternyata NOC tersebut hanya digunakan sebagai frontier Mafia Migas untuk memasok crude dan BBM dengan harga yang sudah di-markup. NOC itu bisa memenangkan tender karena ada informasi harga penawaran dari dalam Petral.

Petral awalnya dimaksudkan untuk menjual minyak mentah di pasar internasional pada saat Indonesia masih sebagai negara eksportir minyak.

“Namun, pada saat Indonesia sudah menjadi negara net importer, fungsi Petral sebagai satu-satunya trading arm yang hanya impor crude untuk kilang Indonesia dan impor BBM untuk kebutuhan dalam negeri,” kata Fahmi.(RI)