JAKARTA – PT Pertamina (Persero) didorong untuk memiliki sepenuhnya PT Tuban Petrochemical Industries (TPI) termasuk anak usahanya, PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) melalui mekanisme penerbitan saham baru atau rights issue.

Isa Rachmatarwata, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan RI, mengungkapkan bahwa hal itu menjadi salah satu opsi yang bisa dilakukan untuk bisa mempercepat optimalisasi fasilitas petrokimia yang dimiliki TPI.

Cara rights issue juga lebih cepat ketimbang harus melalui proses penawaran ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Kami akan mendorong dia right issue ke Pertamina. Daripada repot harus penunjukan ke BUMN lagi dan segala macam, mungkin kita percepat saja rights issue-nya,” kata Isa saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (5/11).

Nicke Widyawati, Direktur Utama Pertamina, mengatakan Pertamina pada dasarnya siap mengikuti arahan pemerintah, termasuk jika  harus menjalankan mekanisme rights issue. “Kalau kami siap saja tahapan apa saja yang diperlukan sama pemerintah,” ujar Nicke.

Pemerintah resmi memiliki 95,9% saham di PT Tuban Petrochemical Industries (Tuban Petro). Kepemilikan ini merupakan hasil konversi atas piutang pada Tuban Petro berupa pokok Multi Years Bond (MYB) sebesar Rp 2,62 triliun menjadi saham pada Tuban Petro. Konversi saham tersebut menurut Isa selanjutnya akan disahkan melalui RUPS.

“Ya sejauh ini Presiden kan sudah mengeluarkan PP, konversi menjadi saham kan sudah ditetapkan dengan PP. Nanti kami perlu RUPS, untuk mengesahkan konversi itu. Setelah itu kita jadi memilikinya sebanyak 95,9 persen.” ungkap Isa.

Keputusan konversi tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 Tahun 2019 tentang Penambahan PMN Republik Indonesia ke dalam Modal Saham PT Tuban Petrochemical Industries. Beleid ini resmi diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada 23 September 2019. Dengan adanya PP tersebut maka Pertamina tinggal membeli sisa saham TPI.

Sebelumnya, pada September, tingkat penguasaan pemerintah terhadap saham Tuban Petro hanya 70%. Tuban Petro dan anak usahanya kinl dapat dioptimalkan oleh negara untuk mendukung pengembangan industri nasional dan pengurangan defisit transaksi berjalan.(RI)