GARUT – Untuk mewujudkan komitmen percepatan pengembangan panas bumi yang sesuai dengan azas berkelanjutan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup, perlu dukungan dan kolaborasi bersama, tidak hanya Pemerintah Pusat, namun juga Pemerintah Daerah (Pemda), pelaku usaha, asosiasi, akademisi, serta masyarakat sekitar.

Wawan Supriatna, Sesditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, mengatakan dukungan dan koordinasi yang baik dari seluruh pihak terkait diharapkan dapat membantu mengatasi atau mengurangi permasalahan isu lingkungan dan isu sosial yang muncul. Dengan begitu, kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi panas bumi dengan lingkungan hidup di sekitarnya dapat berakselerasi dengan baik.

“Peningkatan pemahaman masyarakat melalui sosialisasi, baik kepada masyarakat umum maupun kepada masyarakat di sekitar area pengembangan panas bumi sangat dibutuhkan,” kata Wawan dalam acara Sosialisasi Capaian Kinerja Sektor ESDM, di Garut, Jawa Barat, Jumat (2/11).

Wawan menambahkan, beberapa kasus yang terjadi akhir-akhir ini harus menjadi perhatian bersama agar tidak terjadi kesalahpahaman atas dampak kegiatan usaha panas bumi. Para pemangku kepentingan terkait diharapkan memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai peranan pembangkit listrik panas bumi (PLTP) dalam pelestarian hulu sungai dan bagi daerah. Serta kebijakan pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan usaha panas bumi.

“Semua pihak harus melakukan diskusi secara intensif dengan masyarakat dan lingkungan sekitar area pengembangan panas bumi guna meminimalkan kesalahpahaman atas dampak eksplorasi panas bumi,” ungkap Wawan.

Dia menekankan bahwa pengusahaan panas bumi harus berjalan sesuai dengan rencana dan tetap pada koridor strategi pembangunan yang pro-environment serta terhindar dari potensi pencemaran atau kerusakan lingkungan panas bumi.

Menjaga bumi dari dampak perubahan iklim dan memperluas akses terhadap energi baru terbarukan yang berkelanjutan merupakan tanggung jawab bersama. Koordinasi dan partisipasi aktif sangat diperlukan dari semua stakeholder panas bumi, termasuk pemerintah, pemda dan kementerian atau lembaga terkait untuk memaksimalkan dan mempercepat pengembangan panas bumi.

“Kami menghimbau kepada pemda dan muspida serta tokoh masyarakat untuk dapat menjadi komunikator yang efektif kepada masyarakat umum agar kesalahpahaman terkait dampak pengembangan panas bumi dapat diminimalisir,” kata Wawan.(RA)