JAKARTA – Pemerintah akan mempercepat pembangunan jaringan gas (jargas) dengan menerbitkan  Peraturan Presiden (Perpres) yang saat ini dalam tahap finalisasi. Hal ini untuk mengantisipasi pemanfaatan gas yang makin besar seiring peningkatan konsumsi masyarakat.

Djoko Siswanto, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengatakan perpres akan mempercepat pembangunan jargas. Bahkan, pemerintah menargetkan 200 ribu Sambungan Rumah Tangga (SR) per tahun akan terealisasi seiring terbitnya Perpres.

“Kami ada rencana mau bangun satu juta SR di hilir, sambungan rumah tangga, mulai tahun depan. Pada 2019, rencana 200 ribu SR setiap tahun hingga menjadi 1 juta SR,” kata Djoko di  Jakarta, Selasa (25/9).

Menurut Djoko, pembangunan jargas  masih mengandalkan pendanaan dari pemerintah. Untuk itu, usulan tambahan biaya juga akan disampaikan ke Komisi VII DPR.

Draft Perpres sudah ditandatangani Menteri ESDM, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sekretaris Negara serta Menteri Keuangan dan hanya tinggal menunggu tanda tangan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman.

Di dalam Perpres nanti akan diatur roadmap, berikut dengan lokasi dan pengawasan program jargas tersebut. Namun yang diutamakan untuk jargas adalah di wilayah yang dekat dengan sumber gas.

“Infrastruktur dibayar pemerintah melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Tinggal biaya operasi saja, jadi harga gas plus biaya operasi nanti harga di hilir berapa,” ungkap Djoko.

Penggunaan jargas selain karena lebih bersih dan baik untuk lingkungan, juga akan membantu mengurangi impor LPG. Selama konsumsi LPG masyarakat, sebagian besar harus dipenuhi dari impor.

Dukungan Pemda

Gigih Prakoso, Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara, menegaskan kesiapan PGN menjalankan program pembangunan jargas. Namun untuk bisa optimal, PGN perlu dukungan berupa surat penugasan yang akan diperlukan untuk mendukung berbagai proses pembangunan.

“Fokus kami ke depan bagaimana target pemerintah 1 juta SR dalam lima tahun ke depan bisa terealisasi. Untuk itu, kami diskusi bagaimana mewujudkan ini,” kata Gigih.

Untuk itu Perpres yang sedang disusun juga diperlukan sebagai pegangan agar kendala nonteknis yang kerap terjadi di daerah, terutama soal perizinan juga bisa diselesaikan lebih cepat.

Racmat Hutama, Sekretaris Perusahaan PGN, menambahkan di daerah sekarang terdapat otonomi, baik itu daerah tingkat satu maupun tingkat dua. Dengan penugasan tersebut maka koordinasi dengan pemerintah daerah diharapkan akan bisa lebih lancar.

“Kami minta bagaimana pemerintah memberikan penugasan, sehingga  PGN punya dasar hukum untuk penugasan itu. Nanti koordinasi daerah lebih jelas, apalagi ini ujungnya untuk melayani masyarakat,” ungkap dia.

Setelah memiliki surat penugasan, PGN akan langsung  menyusun Front End Engineering Design (FEED). Apabila mau mulai dibangun jargas secara masif pada tahun depan, maka FEED paling tidak harus sudah dilakukan pada akhir 2018.

“Intinya kami butuh dukungan pemerintah dalam bentuk perpres atau penugasan. Nanti kami lakukan kajian persiapan engineering FEED, ini target 2019 harus selesai,” tandas Gigih.(RI)