JAKARTA – Pemerintah akan menerbitkan kebijakan baru untuk mempercepat penyaluran dan pencampuran biodiesel atau Fatty Acid Methyl Ester (FAME) dengan Solar dengan meminta produsen FAME membangun tangki terapung (floating storage).

Rida Mulyana, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengatakan rencana membangun floating storage sedang diintensifkan agar bisa diaplikasikan.

Selama ini ada keterbatasan, baik dari sisi jumlah maupun kemampuan tangki atau kilang yang dimiliki Pertamina untuk mencampur FAME dengan Solar. Kondisi ini diperparah dengan jarak dan lokasi tangki yang sulit dijangkau.

Bahkan PT Pertamina (Persero) di beberapa titik jug belum siap dari sisi tanki FAME. Untuk hal seperti itu, pemerintah akan menyediakan floating storage.

“Di Cilacap atau dimanapun, kilang Pertamina yang belum ada tanki khusus FAME akan disediakan,” kata Rida saat konferensi pers di Kantor Ditjen EBTKE Kementerian ESDM Jakarta, Jumat (26/10).

Nantinya, tangki penyimpanan dan blending akan disediakan para produsen FAME. Pertamina hanya menerima FAME saat masuk Terminal BBM (TBBM).

Menurut Rida, saat ini masih digodok mekanisme penetapan kompensasi pembangunan floating storage. Untuk pengadaan alat keperluan tangki khusus FAME sudah bisa dilakukan. Namun masih ada beberapa instrumen tangki yang belum tersedia alias tetap harus diimpor.

Rencana pembangunan storage tambahan sebagai penampung sekaligus tempat pencampuran adalah buntut dari masih belum optimalnya perluasan mandatory biodiesel 20 % atau B20. Pemerintah menuding masalah distribusi menjadi biang kerok tidak optimalnya perluasan B20 yang dicanangkan pemerintah sejak 1 September 2018.

Dengan adanya floating storage maka kapal-kapal pembawa FAME tidak perlu lagi menghabiskan banyak waktu di pelabuhan.

Rida mengatakan pembangunan floating storage merupakan program yang dikerjakan sekarang namun bersifat jangka panjang. Nantinya diharapkan tidak ada bisa lagi alasan kendala di logistik menghambat program B20.

Kementerian ESDM juga berkoodinasi dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit mengenai kompensasi pembangunan floating storage nanti, termasuk berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan.

“Yang bayar itu masih dibicarakan, beli atau sewa, siapa yang bayar lagi dibicarakan dengan BPDP (sawit),” tandas Rida.(RI)