JAKARTA – Presiden Joko Widodo meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk meningkatkan penyerapan anggaran pada tahun ini hingga di atas 90%.

“Saya lihat di ESDM tahun lalu realisasinya 64%. Tahun ini saya bisiki Pak Menteri (Sudirman Said), harus di atas 90%. Harus, tidak bisa ditawar,” ujar Presiden pada Penandatanganan Kontrak Kegiatan Strategis Tahun Anggaran 2016 Kementerian ESDM di Jakarta, Senin.

Presiden juga meminta kementerian tidak hanya melakukan tanda tangan proyek, tapi juga memastikan proyek berjalan dengan baik. Apalagi, tahun ini pemerintah telah menetapkan 2016 sebagai tahun penetapan kerja.

“Hal yang harus dikerjakan sebenarnya masih banyak sekali, seperti urusan listrik di desa dan pipa-pipa gas rumah tangga. Kalau tidak diurus sampai kapan pun tidak akan pernah dikerjakan,” tegas Presiden seperti dikutip Antara.

Menurut Presiden, dua  puluh hingga tiga puluh tahun ke depan, terjadi persaingan perebutan sumber daya energi dan pangan. Maka mulai sekarang, pemerintah harus membuat strategi besar, untuk fokus pada pangan dan energi, serta membangun infrastruktur pendukungnya.

Presiden melanjutkan, jika lelang dimulai lebih awal, maka akan lebih mudah untuk mengatur dan mengelola proyek.

Sudirman mengatakan agar pelaksanaan kontrak yang telah ditandatangani berjalan lancar, para pengelola anggaran diingatkan untuk bekerja sesuai ketentuan, para rekanan bekerja sesuai dengan spesifikasi dan waktu yang telah ditentukan, serta para penerima manfaat untuk memberi kemudahan dalam hal perizinan, mengawasi pelaksanaan dan memanfaatkan hasil pekerjaan sesuai dengan fungsinya.

“Dengan penataan yang lebih baik, dan didukung pengawasan yang lebih baik juga, seperti yang diungkapkan oleh Presiden, tentu kita berharap realisasi anggaran Kementerian ESDM tahun 2016, yaitu di atas 90%, dapat tercapai,”ungkap dia.

Kontrak yang ditandatangani, kemarin (29/2) meliputi 133 paket pekerjaan dengan nilai Rp 3,04 triliun, sebagian besar merupakan paket pekerjaan infrastruktur strategis. Pada 14 Januari dan 2 Februari 2016, Kementerian ESDM juga telah dilaksanakan penandatanganan kontrak paket-paket kegiatan 2016 dengan total nilai Rp 545 miliar.

Menurut Sudirman, Kementerian ESDM terus melakukan upaya perbaikan APBN. Sejak 2015, Kementerian ESDM mulai membentuk unit khusus yaitu Unit Pengendalian dan Pemantauan Pembangunan Infrastruktur (UP3I) yang bertugas mengawasi dan mengendalikan pembangunan infrastruktur yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Upaya lain yang dilakukan kementerian adalah dengan mengangkat Pejabat Pengelola Pengadaan tidak terikat tahun anggaran, dan secara intens membahas pengelolaan APBN 2015 ditingkat pimpinan,” kata Sudirman.

Kontrak infrastruktur strategis yang ditandatangani terdiri atas Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG), Jaringan Gas, Pipa Gas, Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLT Sampah), Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLT Biogas) yang tersebar di berbagai lokasi di Indonesia. Di antara kontrak tersebut terdapat satu kontrak dengan nilai terbesar yaitu pembangunan Jaringan Gas Prabumulih yang berlokasi di Sumatera Selatan dengan nilai kontrak Rp 493 miliar dan satu kontrak terjauh yaitu PLTS 2 Megawatt yang berlokasi di Manokwari, Papua Barat dengan nilai Rp 57 miliar.

“Pelaksanaan pembangunan infrastruktur strategis ini akan mempermudah akses masyarakat terhadap energi, seperti listrik dan gas, serta pemerataan distribusi energi di Indonesia,” tandas Sudirman.(AT)