JAKARTA – Sistem pengawasan dan distribusi LPG gas melon masih berantakan, sehingga siapapun bisa mendapatkannya, termasuk kalangan artis yang berpenghasilan tinggi yang sempat viral di media sosial.

Mulyanto , anggota Komisi VII DPR RI meminta Pemerintah segera mempercepat registrasi pengguna gas melon 3 kg agar bisa memiliki data yang akurat untuk membangun sistem distribusi tertutup.

“Data ini penting sebagai basis evaluasi untuk menyusun kriteria sistem distribusi LPG secara tertutup dan menetapkan mereka yang berhak menggunakan gas melon 3 kg bersubsidi,” kata Mulyanto dalam keterangannya, Senin (15/4).

Mulyanto menjelaskan sebenarnya DPR sudah lama meminta Pemerintah menyusun data masyarakat yang dinilai layak menggunakan gas LPG bersubsidi. Tapi hingga kini data tersebut belum tersedia. Padahal data itu sangat penting untuk mengukur besaran konsumsi LPG bersubsidi bagi masyarakat tidak mampu secara akurat.

Hal ini penting, agar nilai subsidi LPG dapat dikontrol dan distribusinya tepat sasaran. Bukan seperti sekarang dimana siapapun bebas membeli gas melon 3 kg bersubsidi.

“Gas LPG 3 kg itu untuk masyarakat miskin dan usaha mikro yang tidak mampu. Jangan sampai mereka yang mampu, apalagi artis, bebas membeli gas melon bersubsidi. Ini kan pemborosan uang negara. Apalagi gas melon ini diadakan secara impor yang menguras devisa negara” ujar Mulyanto.

Mulyanto menjelaskan sistem distribusi terbuka gas melon seperti sekarang ini menuntut pengawasan yang ketat. Karena barang bersubsidi adalah barang dalam pengawasan. “Tetapi karena praktiknya pengawasan Pemerintah sangat lemah, maka penyimpangan distribusi gas melon 3 kg jadi masalah serius,” ungkap Mulyanto. (RI)