JAKARTA – Kerja pemerintah di bidang energi baru terbarukan (EBT) dinilai belum maksimal dan baru sekadar promosi. Padahal, pengembangan EBT tidak bisa ditunda lagi karena akan memainkan peranan penting sebagai sumber energi pada masa depan.

“EBT harus mendapat subsidi, karena harga keekonomian akan sulit dicapai dengan harga energi fosil yang murah.  Subsidi ini penting untuk pengembangan EBT. Kami akan mendukung langkah pemerintah jika melakukan subsidi EBT,” kata Satya Widya, Anggota Komisi VII DPR RI, di Jakarta baru-baru ini.

Menurut Satya, adapun di bidang lingkungan hidup, DPR mendorong anggaran lingkungan hidup diperbesar. Selama ini, porsinya jauh dari angka ideal.

“Kalau melihat anggaran lingkungan di seluruh kementerian, jumlahnya minim sekali. Kurang dari lima persen dari anggaran. Artinya, negara belum berpihak,” ujarnya.

Satya menjelaskan, rencana pemerintah untuk menerapkan Persetujuan Paris terkait upaya perubahan iklim merupakan berita bagus karena selama ini permasalahan sektor lingkungan hanya sebatas imbauan, tanpa adanya pemberlakuan perangkat hukum yang dinilai cukup memadai.

“Apabila pemerintah konsisten dalam menjalankan ratifikasi Paris, maka Indonesia harus mengganti semua penggunaan energi kotor. Termasuk melarang penggunaan batu bara diganti dengan sumber energi yang bersih,” tandas Satya.(RA)