JAKARTA – Industri minyak dan gas bumi (migas) merupakan salah satu pilar utama dalam ekonomi Indonesia. Sektor ini memerlukan bukan hanya tenaga ahli, tetapi juga dana yang besar. Namun situasi yang berkembang dalam dua tahun terakhir telah menyebabkan kegiatan investasi merosot.

Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, mengatakan iklim investasi yang tidak menarik di sektor migas bukan semata disebabkan turunnya harga minyak mentah dunia. Namun, faktor utamanya adalah akibat desain dasar kebijakan pemerintah yang tidak mendukung, terutama di sektor hulu migas.

“Kalau kita telusuri produksi minyak turun konsisten sejak 2000. Itu artinya apa? Setelah krisis besar Asia, kita tidak pernah menyentuh dengan baik area ini. Bukan tidak menyadari, tapi ini area yang selalu dianggap cukup rumit dan sensitif untuk disentuh ,” kata Darmin saat membuka acara IPA  Convex 2016 di Jakarta Convention Center, Rabu(25/5).

Pemerintah, lanjut Darmin, berkomitmen untuk mendukung sektor industri migas dan tidak ingin menunda-nunda reformasi kebijakan di sektor ini. Pemerintah sebelumnya telah melakukan sejumlah langkah reformasi, seperti merombak struktur anggaran negara dengan menghapus subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Tahun lalu, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), juga telah melakukan penyederhanaan perizinan melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Kendati begitu, disampaikan Darmin, hal itu belum cukup sehingga perlu perbaikan secara terus-menerus.

Perbaikan desain dasar industri migas pun tidak hanya menjadi tanggung jawab Menteri ESDM, melainkan perlu dilakukan bersama-sama dengan Menteri Keuangan, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Menteri Agraria, serta Menteri Kelautan dan Perikanan. ”

“Kami akan sempurnakan (desain kebijakan) sektor migas pada tahun ini, karena kami tidak punya kemewahan untuk menunda ke tahun depan,” tandas Darmin.(RA)