JAKARTA – Pemerintah berkomitmen dan menargetkan aktivitas seismik dan fisik di Blok East Natuna bisa mulai dilakukan pada tahun depan dengan menjadikan wilayah kerja dua struktur, yakni AP dan LP ke dalam satu PSC Contract.

“Aktivitas fisik kita inginkan jadi dulu. Kita harap tahun depan sudah ada aktivitas disana. Ada seismik,” kata IGN Wiratmaja Puja, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Wiratmaja mengakui percepatan negosiasi split saat ini masih terganjal dengan proses Technology Marketing Review (TMR). Untuk itu, pemerintah mendorong agar para anggota konsorsium mau melakukan terlebih dulu aktivitas pengeboran eksplorasi minyak yang ada di struktur AP baru kemudian bisa secara bertahap mulai menggarap struktur LP yang diyakini menyimpan cadangan gas besar namun memiliki kandungan CO2 yang tinggi.

“Pemerintah sendiri ingin itu dijadikan satu wilayah kerja satu PSC, tapi dua tahap. Tahap AP dulu, lalu tahap LP-nya tunggu TMR. Kalau setelah TMR baru kita bisa ngomong splitnya. Karena harus dilihat dulu dari studi TMR,” ungkap dia.

Pengembangan wilayah kerja migas East Natuna masih tertunda. Seharusnya penandatanganan kontrak kerja sama antara pemerintah dan konsorsium PT Pertamina (Persero), ExxonMobil, dan PTT EP dilakukan September 2016 tapi hingga masuk Oktober belum kunjung terealisasi.

Pemerintah, kata Wiratmaja, tetap menyodorkan sliding scale kepada para kontraktor. Ini tentu sebagai pertimbangan agar East Natuna lebih menarik ditengah anjloknya harga minyak dunia.

“Tapi tetap kita lihat TMR itu. Karena kalau sliding scale itu kan sharing the pain, sharing the gain. Saat harga rendah sama-sama, saat harga tinggi juga sama-sama dapat,” tandas dia.(RI)